TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemangkasan anggaran daerah tahun ini mulai menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor. Salah satunya datang dari wilayah pesisir yang disebut berpotensi merasakan dampak paling besar.
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti bahwa pemotongan belanja daerah dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan program pelayanan dasar, terutama di kampung-kampung pesisir.
Menurut Frans, kondisi geografis wilayah pesisir membuat ketergantungan terhadap anggaran pemerintah jauh lebih besar.
Lanjutnya, infrastruktur seperti jalan tani, akses produksi pertanian, serta jalur antarkampung sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah.
“Kalau anggaran dipotong terlalu besar, pasti pembangunan infrastruktur di pesisir ikut terdampak. Padahal di sana banyak jalan-jalan tani yang sangat dibutuhkan petani untuk mengeluarkan hasil kebun,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penundaan atau pengurangan pembangunan jalan produksi berpotensi menurunkan produktivitas petani. Mulai dari biaya angkut yang lebih besar, hasil panen yang sulit keluar, hingga terhambatnya distribusi komoditas lokal ke pusat ekonomi.
Selain pembangunan fisik, pemangkasan anggaran juga turut memengaruhi alokasi dana kampung. Menurut Frans, kondisi ini dapat membuat sejumlah program prioritas terhenti atau berjalan tidak maksimal.
“Anggaran desa juga kena imbas, sehingga peluang pembangunan di desa pun ikut berkurang,” ucapnya.
Frans menilai dampak pemangkasan anggaran ini harus diantisipasi lebih awal agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan kawasan perkotaan.
Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat pesisir selalu menjadi bagian penting dalam penyusunan program pemerintah.
“Kami selalu terima aspirasi masyarakat. Kepala kampung juga sudah menyampaikan dua program prioritas dari masing-masing wilayah. Harapannya, pemerintah tidak mengurangi yang paling dibutuhkan ini,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, pihaknya akan terus mengawal agar program-program vital di pesisir tetap berjalan. Terutama infrastruktur dasar yang menjadi tumpuan aktivitas ekonomi masyarakat dan daya dukung layanan publik.
“Dengan kondisi fiskal yang ketat, kami meminta pemerintah daerah melakukan penataan anggaran yang lebih selektif, tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat pesisir yang selama ini masih tertinggal dari sisi pembangunan,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
