TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Menyusul isu pemangkasan Tambahan Kinerja Daerah (TKD) pada APBD 2026, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Berau mulai merumuskan langkah antisipatif agar berbagai program strategis pertanian tidak terhenti.
Terutama program yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kebutuhan kelompok tani.
Dalam kesempatannya, Kepala DTPHP Berau, Junaidi, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan sejumlah usulan bantuan dan program kepada Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Bapelitbang Berau.
Lanjutnya, langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap potensi berkurangnya alokasi anggaran daerah tahun 2026.
“Kami sudah menyusun dan mengirimkan usulan kegiatan ke Kementan. Ini penting untuk mengantisipasi dampak pemangkasan anggaran, agar program yang bersentuhan langsung dengan petani tetap berjalan,” jelasnya.
Menurut Junaidi, beberapa program besar yang biasanya ditopang APBD diperkirakan ikut terdampak. Karena itu, dukungan kementerian dinilai menjadi harapan utama untuk memastikan kegiatan strategis tidak berhenti.
Usulan yang diajukan antara lain mencakup kebutuhan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Seluruh kebutuhan yang mendesak, terutama untuk Brigade Pangan, sudah kami data dan sampaikan. Harapannya bisa diakomodasi agar program tetap berlanjut,” ujarnya.
Ia menyebut, program Brigade Pangan merupakan salah satu program prioritas karena mencakup lima kelompok besar, yakni Kampung Labanan Jaya, Gunung Tabur, Sambaliung, Semurut, dan Buyung-Buyung.
Kelompok ini selama ini kata dia, menjadi ujung tombak upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah.
DTPHP Berau menilai kelompok tersebut harus tetap didampingi dan diberi fasilitas yang memadai.
“Kebutuhan mereka jelas, dan dampaknya langsung ke masyarakat. Jadi tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Beberapa alsintan yang dianggap paling mendesak dan sudah diusulkan antara lain, dryer padi kapasitas 6 ton dan 10 ton, dryer jagung 10 ton, rice transplanter, combine harvester dan alat tanam modern lainnya
Selain itu, DTPHP juga mengusulkan bantuan pupuk, bibit, obat-obatan pertanian, serta benih padi dan jagung.
Salah satu target utama program ialah peningkatan intensitas tanam. Petani didorong menambah jumlah musim tanam hingga 2–3 kali dalam setahun, menyesuaikan kondisi lahan.
“Harapan kami, dukungan kementerian bisa memperkuat kemampuan kita mencapai target produktivitas,” katanya.
Bupati Tegaskan Pentingnya Ketahanan Pangan Berau untuk Dukung IKN
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama keberlanjutan pembangunan, termasuk untuk mendukung suplai kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan.
“Ketahanan pangan bukan hanya urusan sektor pertanian, tetapi tanggung jawab lintas sektor. Butuh sinergi antara pemerintah daerah, petani, penyuluh, hingga masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan Berau memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan, sehingga harus mampu menjadi lumbung pangan yang tidak hanya menopang kebutuhan lokal tetapi juga IKN.
Sri memastikan Pemkab Berau akan terus memberikan perhatian kepada petani melalui berbagai program, mulai dari penyediaan alsintan, bibit, hingga pelatihan dan pendampingan teknologi modern.
“Kami ingin petani Berau menjadi pahlawan pangan yang sesungguhnya. Pemerintah akan terus hadir mulai dari proses tanam hingga distribusi,” ujarnya.
Program lanjutan seperti optimalisasi lahan tidur dan penguatan kapasitas penyuluh juga menjadi fokus pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pangan tahun depan.
Dengan berbagai usulan yang telah dimasukkan ke kementerian, Junaidi optimistis kegiatan pertanian di Berau bisa tetap berjalan meskipun anggaran daerah mengalami penurunan.
“Yang jelas, seluruh usulan sudah kami masukkan. Mudah-mudahan tidak ada program yang terputus, karena dampaknya langsung ke masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
