TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau melalui Bapelitbang menggelar Pemaparan Update Profil Kemiskinan Tahun 2025 sekaligus Penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen LP2KD Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Hotel Palmy Eksklusif, Selasa (18/11/25).
Agenda ini menjadi ruang evaluasi lintas sektor untuk melihat capaian penanggulangan kemiskinan selama lima tahun terakhir, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap berbasis data dan tepat sasaran.
Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, menyampaikan bahwa penyusunan LP2KD 2024 merupakan bagian dari evaluasi terhadap RPJMD sebelumnya, sekaligus landasan bagi arah baru pembangunan yang kini tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, berbagai capaian menunjukkan tren positif. Penurunan angka kemiskinan Berau terlihat cukup signifikan dari 6,3% pada 2021 menjadi 5,08% pada 2024. Tahun 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 4,44%.
“Ini prestasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tantangan masih cukup besar, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kampung-kampung terpencil,” ungkapnya.
Endah juga mengungkapkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mencatat rekor rapat koordinasi terbanyak pada 2025, yaitu enam kali lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya dua kali dalam setahun.
Menurutnya, intensitas koordinasi inilah yang turut mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan.
“LP2KD menjadi alat ukur agar arah kebijakan kita tetap konsisten dan tepat sasaran,” ujarnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa capaian positif ini merupakan hasil konvergensi program dari berbagai sektor.
Lanjutnya, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, pemberdayaan ekonomi kampung, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan dalam RPJMD 2025–2029 kini lebih terarah. Pemerintah daerah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2027 sesuai target nasional.
Selain itu, pembangunan ekonomi didorong melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang produktif, seperti pertanian, perikanan, kehutanan sosial, hingga pariwisata berkelanjutan.
Kendati demikian, pemerintah juga berkomitmen memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif agar mampu merespons guncangan ekonomi, bencana, maupun dinamika sosial dengan cepat dan tepat.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah bukan sekadar menurunkan angka persentase kemiskinan, tetapi meningkatkan martabat dan kualitas hidup masyarakat Berau agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan berdaya.
“Dengan capaian yang melampaui target RPJMD, Kabupaten Berau kini memasuki fase penguatan program, terutama di wilayah yang masih rentan. Kita mengharapkan, kolaborasi lintas sektor dapat terus dipercepat untuk memastikan penurunan kemiskinan berjalan lebih merata dan berkelanjutan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
