TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau tengah mendorong penyederhanaan proses perizinan kapal tangkap dan kapal pengangkut ikan melalui skema kerja sama antarpelaku usaha perikanan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kendala administratif yang kerap dihadapi nelayan di lapangan.
Plt Kepala Diskan Berau, Maulidiyah, menjelaskan bahwa selama ini nelayan kerap terkendala dengan sistem perizinan yang terpisah antara kapal penangkap dan kapal pengangkut hasil tangkapan. Padahal, keduanya saling terkait dan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas perikanan tangkap.
“Harapannya, ke depan perizinan kapal pengangkut dan kapal penangkap dapat menjadi satu sistem yang terintegrasi,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, penyatuan perizinan ini tidak berarti kedua jenis kapal harus dimiliki oleh satu pihak. Namun, prosesnya dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemilik kapal tangkap dan kapal pengangkut. Dengan begitu, masing-masing pihak tetap memiliki izin sesuai regulasi, tetapi dapat beroperasi secara terkoordinasi.
“Ini bisa dilakukan secara satu-satu melalui PKS. Jadi antara nelayan pemilik kapal tangkap dan kapal pengangkut bisa berizin melalui mekanisme kerja sama tersebut,” jelasnya.
Langkah ini, kata Maulidiyah, diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghindari persoalan legalitas yang sering muncul di lapangan. Sebab, banyak nelayan yang belum memahami perbedaan dan batasan izin antara kedua jenis kapal itu, sehingga berpotensi melanggar ketentuan tanpa disadari.
“Agar ke depannya permasalahan perizinan tidak lagi terjadi, kami mendorong agar skema kerja sama ini diterapkan. Jadi semuanya jelas, baik dari sisi administrasi maupun operasional,” ujarnya.
Selain memperjelas regulasi, Diskan juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada para nelayan. Tujuannya agar proses penerbitan izin lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan dalam menjalankan usaha perikanan tangkap.
Maulidiyah menambahkan, sektor perikanan tangkap memiliki potensi besar bagi perekonomian daerah, terutama di wilayah pesisir seperti Berau. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, tertib, dan berkelanjutan.
“Kita ingin aktivitas perikanan berjalan lancar, tetapi tetap sesuai aturan. Dengan begitu, hasil laut bisa dimanfaatkan optimal tanpa mengabaikan aspek hukum dan keberlanjutan sumber daya,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
