TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau melalui Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggelar sosialisasi Review Arsitektur Manajemen Layanan dan Manajemen Risiko SPBE, Kamis (25/9/25) di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Jalan Apt Pranoto, Tanjung Redeb.
Acara ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Berau.
Dalam kesempatannya, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Pemkab Berau menyambut baik kegiatan ini. SPBE merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat lebih puas,” ungkapnya.
Said juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Kata dia, pemerintah pusat pun terus mendorong percepatan implementasi SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, efisiensi, hingga akuntabilitas birokrasi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa arsitektur manajemen layanan dan manajemen risiko dalam SPBE memiliki peran vital. Arsitektur manajemen layanan menjadi panduan dalam merancang, mengelola, serta meningkatkan layanan digital yang terintegrasi.
Sementara itu, ia menyebut bahwa manajemen risiko SPBE diperlukan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko, mulai dari aspek teknologi, keamanan data, hingga keberlangsungan layanan pemerintahan.
“Keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, serta budaya kerja aparatur,” ujarnya.
“Diperlukan peningkatan kapasitas, penguatan kolaborasi antar-perangkat daerah, serta pembangunan ekosistem digital yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” sambungnya.
Melalui sosialisasi ini, Said berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami arah kebijakan dan strategi SPBE, serta mengimplementasikannya dalam lingkup kerja masing-masing.
“Dengan begitu kita harap transformasi digital di lingkungan pemerintahan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto