TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Wacana pemerintah pusat terkait pemangkasan dana transfer daerah hingga 50 persen terus menuai tanggapan. Sebelumnya Pemkab Berau menyampaikan kekhawatiran, kini giliran Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, yang angkat bicara.
Dedy menilai kebijakan tersebut akan sangat memberatkan, khususnya bagi daerah seperti Berau yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil jika dibandingkan daerah lain.
“Kalau sampai dana transfer dipotong 50 persen, itu dampaknya luar biasa. PAD kita saja hanya sekitar Rp400 miliar, sementara beban belanja daerah cukup besar,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin (15/9/25).
Menurutnya, dana transfer dari pusat saat ini masih menjadi penopang utama keuangan daerah. Dari total transfer sekitar Rp 3 triliun, Kabupaten Berau menerima porsi terbesar dari Dana Bagi Hasil (DBH), yakni mencapai Rp 2,1 triliun lebih.
Jika benar dipotong setengah, ia khawatir anggaran yang ada hanya akan habis untuk membayar belanja wajib seperti gaji pegawai dan operasional dasar pemerintahan.
“Bayar gaji saja sudah habis, apalagi untuk pembangunan. Jangan sampai kita hanya bisa bertahan, tapi tidak bisa membangun. Kalau dibandingkan dengan Balikpapan misalnya, PAD mereka bisa sampai Rp 1,5 triliun, sehingga ketika transfer dipotong, mereka masih bisa bergerak. Sementara kita sangat terbatas,” tegasnya.
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat mempertimbangkan kembali rencana kebijakan tersebut. Ia menekankan perlunya pemerintah pusat memahami kondisi real daerah, khususnya kabupaten seperti Berau yang memiliki wilayah luas, banyak kampung, namun PAD terbatas.
“Harapan saya, pemerintah pusat jangan hanya melihat dari kacamata angka di atas kertas. Harus turun langsung melihat kondisi daerah, melihat luas wilayah, jumlah kampung, serta keterbatasan PAD yang kita miliki. Kalau tidak, daerah seperti Berau pasti akan kesulitan,” jelasnya.
Menanggapi opsi yang mungkin ditempuh pemerintah daerah, seperti menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak lainnya untuk menutup kekurangan, Dedy menilai langkah itu harus dikaji matang. Menurutnya, masyarakat justru akan semakin terbebani jika kebijakan fiskal dilakukan secara tergesa-gesa.
“Kalau solusi menaikkan pajak, saya rasa itu bukan langkah bijak. Kondisi ekonomi masyarakat juga masih rentan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Pemerintah daerah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan ini,” katanya.
Dedy menegaskan DPRD Berau siap mendukung langkah Pemkab Berau dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk menyuarakan keberatan ini kepada kementerian terkait.
“Kita di legislatif siap mengawal, agar suara Berau terdengar. Jangan sampai pembangunan kita terhambat hanya karena kebijakan pusat yang tidak proporsional,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
