TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Ratusan mitra driver ojek online (ojol) roda dua di Kabupaten Berau menggelar aksi damai pada Selasa (9/9/25).
Massa aksi berkumpul di Lapangan Gor Pemuda Jalan Pemuda, lalu melanjutkan long march menuju Kantor Bupati Berau di Jalan Apt. Pranoto, Kecamatan Tanjung Redeb.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.00 Wita itu menyoroti sejumlah kebijakan aplikator transportasi online yang dinilai merugikan penghasilan mitra.
Koordinator aksi, Didin Hareuddin, menyampaikan tiga poin utama tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.
1. Mendesak agar aplikator menghapus program tarif murah, seperti slot order, akses hemat, dan double order.
2. Meminta agar seluruh aplikator membuka kantor operasional resmi di Kabupaten Berau dan menghentikan penerimaan mitra baru.
3. Menghadirkan seluruh perwakilan aplikator untuk duduk bersama membahas solusi permanen.
“Kami minta program slot dihapuskan karena penghasilan kami sangat bergantung pada slot. Kalau tidak dapat slot, penghasilan hanya Rp20 ribu,” ungkapnya.
“Bahkan untuk orderan makanan Rp9 ribu, driver hanya menerima Rp5 ribu. Kalau ambil 20 orderan, hasilnya cuma Rp100 ribu, belum dipotong bensin. Ini sangat merugikan dan menimbulkan kecemburuan antar driver,” sambung Didin.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Marawangeng, memastikan pemerintah daerah telah merespons serius keluhan para driver ojol.
“Kami sudah mengadakan rapat secara maraton dua hari di rumah Sekda dan ruang rapat Pemda. Beberapa poin sudah disepakati bersama para ojol, dan akan ditandatangani Bupati Berau,” jelasnya.
Andi menambahkan, pemerintah juga menyoroti soal tarif layanan yang dinilai tidak adil dan lainnya sebagainya.
“Tuntutan penghapusan program slot dan keseragaman harga layanan GoFood akan kami perjuangkan agar cukup adil dan merata,” ucapnya.
Ia menegaskan, usulan agar aplikator membuka kantor di Berau juga menjadi perhatian serius.
“Aplikator wajib punya kantor di sini untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan di lapangan,” tuturnya.
Selain itu, Dishub mengusulkan penghentian sementara penerimaan mitra baru.
“Kami usulkan tidak ada penambahan ojol lagi. Supaya yang sudah ada bisa tetap berjalan dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan dengan kebutuhan masyarakat. Semua ini akan kami catat dan tindak lanjuti secepatnya,” tambahnya.
Andi pun menutup dengan ajakan menjaga kedamaian. Tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita jaga kondusivitas, kita jaga Berau. Rezeki kita bagi bersama. Insyaallah Berau tetap damai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menegaskan bahwa usulan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti.
“Insyaallah dalam satu sampai dua hari ke depan, usulan ini akan ditandatangani Bupati,” katanya.
Namun, ia juga menjelaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Namun, pihaknya berkomitmen akan memberikan perhatian dan menindaklanjuti atas apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa aplikator karena aturan sudah dibuat oleh mereka. Pemerintah hanya bisa mendorong dan mengusulkan. Jadi kami tidak bisa memastikan kapan hal ini bisa benar-benar terwujud,” jelasnya.
Mitra driver berharap aksi ini menjadi titik balik dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka. Menurut mereka, kebijakan aplikator yang tidak berpihak pada mitra telah membuat penghasilan semakin menurun di tengah biaya operasional yang kian tinggi.
“Kami hanya ingin kebijakan yang adil, tidak merugikan driver, dan bisa meningkatkan kesejahteraan kami,” pungkas salah satu peserta aksi.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah daerah pun berjanji segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar tercapai solusi yang berpihak pada semua pihak. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
