TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Sektor pariwisata kembali menjadi sorotan dalam sidang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2025–2029.
Dalam pandangan akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota DPRD Berau, Srie Yulianawati Ningsih, menegaskan perlunya komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.
Menurut Srie, pariwisata di Berau bukan hanya soal meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan nilai warisan yang akan diturunkan kepada generasi mendatang.
Ia menekankan bahwa regulasi yang jelas dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar aktivitas pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Fasilitas pariwisata, promosi, pembinaan sumber daya manusia, serta lingkungan di sekitar objek wisata harus menjadi perhatian serius.
“Maka perlu adanya komitmen pemerintah melalui regulasi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada,” ujar Srie dalam penyampaian pandangan akhir fraksi PPP.
Kabupaten Berau selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur, terutama dengan keindahan Kepulauan Derawan, Labuan Cermin, hingga pesona budaya lokal. Namun, Srie menilai potensi besar tersebut tidak boleh dikelola secara serampangan. Tanpa perlindungan lingkungan, pariwisata justru bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan alam dan masyarakat sekitar.
“Bukan hanya pendapatan, tapi juga menjadi suatu hal yang menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Kita tidak boleh hanya berpikir untuk hari ini, tapi juga bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kekayaan alam dan budaya Berau,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan agar memiliki kemampuan sekaligus kesadaran dalam menjaga destinasi wisata.
Menurutnya, ketika masyarakat lokal dilibatkan, mereka akan merasa memiliki. Dengan begitu, kepedulian untuk menjaga lingkungan di sekitar objek wisata juga akan semakin tinggi.
“Ini akan membawa dampak positif bukan hanya bagi sektor pariwisata, tapi juga bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PPP DPRD Berau melalui pandangan akhirnya berharap agar RPJMD 2025–2029 dapat menjadi pijakan nyata dalam mewujudkan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa sektor ini tumbuh tanpa mengorbankan kelestarian alam.
“Dengan arah kebijakan yang tepat, kita bisa menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari. Itulah semangat yang harus kita kawal bersama,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
