TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Minat masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal Kabupaten Berau untuk mengikuti pelatihan kerja terus menunjukkan tren yang tinggi.
Namun, keterbatasan slot peserta dan anggaran membuat tidak semua pendaftar bisa terakomodasi.
Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Berau, Agus Sumaryono, mengungkapkan, dalam setiap kali pembukaan pendaftaran, jumlah calon peserta bisa mencapai ratusan orang, sementara kuota yang tersedia hanya belasan.
“Pernah saat kami buka pendaftaran, yang daftar hampir 300 orang, tapi kuotanya hanya 16 peserta. Bisa dibayangkan, banyak yang akhirnya tidak bisa ikut. Kalau saya lihat anak saya sendiri tidak lolos, mungkin saya ikut sedih,” ujarnya.
Karena Kabupaten Berau saat ini belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan terpaksa dilakukan di luar daerah, salah satunya di Balikpapan. Kondisi ini membuat biaya pelatihan jauh lebih besar, sebab selain membiayai instruktur dan peralatan, juga mencakup akomodasi peserta.
“Kalau mengirim peserta ke luar daerah, biayanya sangat tinggi. Satu kelas dengan 16 orang bisa menghabiskan hampir Rp400 juta selama tiga bulan. Itu sebabnya kuota sangat terbatas, karena anggarannya juga terbatas,” terangnya.
Dengan jumlah pendaftar yang jauh lebih banyak dibanding kuota, proses seleksi pun dilakukan secara ketat. Mulai dari tes tertulis, wawancara, hingga tes kesehatan. Agus yang berlatar belakang tenaga kesehatan bahkan turun langsung dalam proses seleksi.
Pelatihan yang diberikan tidak bersifat kursus singkat, melainkan berbasis kompetensi. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diakui dunia industri.
“Pelatihan kami paling sebentar 30 hari, bahkan bisa sampai tiga bulan. Ini benar-benar membekali keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, bukan hanya pelatihan sederhana,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan ini, Pemkab Berau bersama Disnakertrans dan DPUPR tengah mendorong percepatan pembangunan BLK di Limunjan. Fasilitas ini ditargetkan rampung secara bertahap dan mulai difungsikan pada awal 2026.
Dengan adanya BLK di daerah, biaya operasional pelatihan bisa ditekan karena tidak perlu lagi mengirim peserta ke luar daerah. Hal ini diharapkan mampu membuka lebih banyak kelas, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ikut pelatihan.
“Kalau nanti BLK kita sudah beroperasi, beban biaya bisa jauh lebih ringan. Jadi lebih banyak peserta yang bisa ikut. Antusiasme masyarakat kan tinggi sekali, sayang kalau tidak terfasilitasi,” ungkap Agus.
Meski terbentur keterbatasan, Disnakertrans Berau tetap berupaya memaksimalkan manfaat pelatihan. Agus menyebut pihaknya aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang, perkebunan, hingga industri jasa untuk membuka peluang kerja bagi para lulusan.
“Kami selalu rekomendasikan lulusan pelatihan ke perusahaan yang membutuhkan. Jadi peluang kerja sebenarnya terbuka. Tinggal bagaimana peserta siap untuk terjun ke dunia kerja,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
