TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Sekretaris fraksi partai Demokrat, Falentinus Keo Meo dalam sidang paripurna pengesahan tiga rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah saat membacakan pandangan akhir fraksinya menyebutkan ada beberapa saran dan masukan untuk diindahkan oleh pemerintah daerah kabupaten Berau.
“Maka kami dari fraksi partai Demokrat memberikan masukan dan saran diantaranya, angka jumlah silfa di pendapatan pertama pada dana perimbangan selalu melebihi target sehingga selalu ada kelebihan di pendapatan yang tidak sempat dibelanjakan dan menjadi silfa, adanya silfa yang cukup tinggi mencapai delapan ratus lima miliyar empat ratus enam puluh juta rupiah lebih ini menunjukkan perencanaan yang dilakukan OPD kurang matang dan masih perlu dimaksimalkan dalam menganggarkan program kegiatan,” ujarnya pada sidang paripurna, Senin (27/7/2020) tiga hari lalu.
Fraksi Demokrat mempercayai bahwa menekan silfa yang ada di tahun 2019 dapat dilakukan dengan program yang disusun pemda Berau dengan dibarengi memaksimalkan kegiatan prioritas yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
“Dengan adanya silfa yang cukup tinggi di tahun anggaran 2019 maka pemerintah daerah kabupaten Berau hendaknya menyusun program dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan prioritas yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” tambah anggota komisi II tersebut.
“Fraksi partai Demokrat memandang perlu melakukan terobosan-terobosan penghematan pada kegiatan yang kurang produktif yang manfaatnya tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” katanya.
Lanjut Falen, saran lain yang diberikan fraksi Demokrat untuk memperbaiki program kegiatan pemda Berau adalah dengan selau mempertimbangkan kebutuhan prioritas utama yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan melakukan peningkatan anggaran tahun jamak untuk beberapa jenis kegiatan. Diantaranya, infrastruktur jalan, air bersih, dan jaringan irigasi.
“Pemda Berau harus mengambil kebijakan untuk memberikan hibah atau bantuan sosial ke masyarakatan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat di masa-masa masih adanya pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini,” pungkasnya. (MIKO/ADV)
