TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menegaskan bahwa politik memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 dengan tema Keterikatan Antara Politik dan Kesejahteraan, yang digelar pada Rabu (30/7/2025).
Dalam forum tersebut, Makmur menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan kebebasan berpendapat, namun juga terkait erat dengan bagaimana kebijakan-kebijakan negara ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
“Politik menentukan arah kebijakan negara, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sistem demokrasi yang sehat akan menghasilkan pemimpin yang pro-rakyat dan peduli pada kesejahteraan,” ungkap Makmur HAPK di hadapan peserta diskusi.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, mulai dari memberikan suara dalam pemilu hingga ikut mengawasi kebijakan pemerintah.
“Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah negara, termasuk memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar memperjuangkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Makmur juga mengulas isi Pasal 33 UUD 1945, yang menurutnya menjadi landasan kuat dalam menolak sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kita harus menegaskan bahwa ekonomi Indonesia berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan sosial. Negara wajib menguasai sektor-sektor strategis demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan sosial, ia menyebut berbagai program seperti BPJS Kesehatan, subsidi energi, dan bantuan sosial sebagai produk dari keputusan politik yang berpihak pada rakyat.
Stabilitas politik yang baik, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Ketika politik stabil, maka kebijakan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan seperti yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya demokrasi dan memastikan politik tetap menjadi alat perjuangan bagi kesejahteraan bersama, bukan semata alat kekuasaan.
“Demokrasi politik dan ekonomi harus berjalan beriringan. Jangan biarkan politik dipisahkan dari kepentingan rakyat, karena sejatinya politik adalah instrumen untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
