TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dinas Perikanan Kabupaten Berau melalui Bidang Budidaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawan Baik” – Kolaborasi Pengelolaan Udang Windu Berbasis Kawasan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi lintas sektor, tetapi juga menjadi momentum sosialisasi hasil kajian daya dukung kawasan budidaya udang windu di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung.
FGD ini merupakan bagian dari Aksi Perubahan yang diinisiasi oleh Kepala Bidang Budidaya, Budiono, sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Kelas Berau Tahun 2025.
Program ini terselenggara melalui kerja sama dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dalam paparannya, Budiono menjelaskan bahwa pengelolaan udang windu di Berau selama ini masih dilakukan secara sektoral, sehingga belum maksimal dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Melalui aksi perubahan “Kawan Baik”, ia mendorong terbentuknya model pengelolaan berbasis kawasan yang terintegrasi dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.
“Kita ingin mengubah pendekatan sektoral menjadi kolaboratif. Karena jika terus berjalan sendiri-sendiri, potensi yang besar ini tidak akan bisa kita maksimalkan,” ungkap Budiono.
Budiono menekankan, udang windu merupakan komoditas strategis dengan kontribusi produksi budidaya mencapai 68 persen dari total produksi perikanan budidaya di Berau.
Di sisi lain, kawasan budidaya ini juga beririsan dengan isu lingkungan, keberlanjutan ekosistem mangrove, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan ekonomi biru.
“Nilai ekonomi udang windu sangat besar. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Pada tahap awal, aksi ini menargetkan sejumlah hasil konkret seperti pembentukan Kelompok Kerja Daerah (Pokja) pengelolaan udang windu, penyusunan dokumen rencana aksi pengelolaan, pembangunan dempond tambak ramah lingkungan, serta kajian daya dukung kawasan yang menjadi dasar teknis perencanaan.
“Pokja akan menjadi wadah koordinasi, sehingga setiap langkah yang diambil bisa selaras antar instansi. Demikian juga kajian daya dukung kawasan, itu penting untuk mengukur batas aman budidaya tanpa merusak ekosistem,” paparnya.
Untuk jangka menengah, Budiono menyebut pentingnya memperkuat komitmen para pemangku kepentingan melalui integrasi program kegiatan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Salah satu targetnya adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) resmi penetapan kawasan budidaya udang windu.
Sedangkan dalam jangka panjang, ia berharap terbentuk model kawasan industri budidaya udang windu yang terintegrasi dari hulu ke hilir, lengkap dengan skema kemitraan dan peluang investasi yang berpihak pada masyarakat.
“Kita membangun pondasi hari ini, supaya ke depan kawasan budidaya udang windu bisa menjadi pusat industri yang produktif, ramah lingkungan, dan memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
