TABALAR, PORTALBERAU– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Gideon Andris, menyoroti permasalahan tapal batas di Kecamatan Tabalar yang hingga kini belum terselesaikan.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditangani dengan serius agar tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat.
Menurut Gideon, permasalahan batas wilayah bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta agar penanganan masalah ini tidak hanya sebatas pembahasan lisan, melainkan harus didokumentasikan secara tertulis dan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
“Dengan adanya laporan tertulis, harapannya permasalahan ini bisa segera mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ungkap Gideon, yang akrab disapa Dion.
Politisi dari Partai Gerindra itu menekankan bahwa penyelesaian tapal batas sangat penting untuk menghindari potensi konflik di masyarakat.
Ketidakjelasan batas wilayah dapat memicu perselisihan antarwarga, terutama terkait kepemilikan lahan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan.
“Jika tidak segera ditangani, persoalan ini bisa berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat, terutama yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Gideon juga mengingatkan bahwa sengketa batas wilayah bisa menjadi hambatan dalam proses pembangunan di Tabalar.
Ketidakjelasan status lahan dapat menghambat investasi, program pembangunan kampung, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal.
“Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.
Gideon berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas ini.
Ia juga mengajak pihak kecamatan, desa, dan instansi terkait untuk bersinergi dalam mencari solusi terbaik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelesaian batas wilayah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
“Kami di DPRD siap mengawal proses ini dan berharap pemerintah daerah bisa bergerak cepat agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
