PORTALBERAU – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin pengelolaan keuangan negara lebih bersih dan efisien.
Hal ini berdampak pada pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
“Presiden Prabowo sudah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin belanja APBN lebih efisien, baik, bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan masyarakat,” ungkap Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan banyak diskusi untuk mewujudkan belanja negara yang lebih efektif.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Meski tidak merinci jumlah K/L yang terdampak, Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan penghematan ini berlaku secara menyeluruh.
Pemerintah akan mengevaluasi secara detail penggunaan anggaran di setiap kementerian dan lembaga.
“Kami mengimplementasikan efisiensi untuk meningkatkan efektivitas anggaran di lintas kementerian dan lembaga. Kami melihat lebih rinci bagaimana anggaran digunakan, seberapa banyak yang dihabiskan, dan berapa yang mereka minta untuk program, termasuk kegiatan para menteri,” jelasnya.
Instruksi penghematan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.
Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Presiden Prabowo menetapkan pemangkasan terbesar berasal dari belanja K/L, yang mencapai Rp256,1 triliun.
Selain itu, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) juga mengalami pengurangan sebesar Rp50,59 triliun.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan efektif, sekaligus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (*)
