TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, M Said, mengungkapkan bahwa Pemkab Berau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan rapat daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Agenda rapat tersebut membahas solusi atas kekurangan tenaga medis dan pendidik yang terjadi tidak hanya di Berau, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia.
Dalam rapat itu, salah satu poin yang dibahas adalah persyaratan masa kerja bagi tenaga honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini, banyak tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun sehingga tidak memenuhi kriteria.
“Regulasi sebelumnya mensyaratkan masa kerja di atas dua tahun untuk menjadi P3K, sedangkan mayoritas tenaga honorer kita masa kerjanya di bawah dua tahun. Inilah yang sedang dicarikan solusinya oleh Kemenpan RB,” ungkap Said, Sabtu (25/1/25).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Berau yang luas menjadi salah satu tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Kekurangan tenaga medis khususnya dirasakan di 13 kecamatan, terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
“Di Puskesmas, kebanyakan tenaga kesehatan memiliki masa kerja di bawah dua tahun, sehingga itu menjadi kendala utama. Kondisi ini cukup memprihatinkan,” ujarnya.
Lanjutnya, berbeda halnya dengan RSUD Dr Abdul Rivai yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut Said, RSUD ini memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran sehingga kebutuhan tenaga kesehatan dapat terpenuhi dengan lebih baik.
“Karena RSUD Dr Abdul Rivai sudah berstatus BLUD, manajemen anggaran mereka lebih fleksibel. Itu sebabnya mereka tidak mengalami kendala berarti terkait tenaga kesehatan,” jelasnya.
Said berharap kedepannya status BLUD tidak hanya diterapkan di RSUD Dr Abdul Rivai, tetapi juga di Rumah Sakit Talisayan dan Puskesmas-puskesmas lain di Berau. Ia juga menyebut bahwa Kemenpan RB tengah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
“Kami berharap solusi yang tengah digodok Kemenpan RB dapat segera diimplementasikan, baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
