SAMBALIUNG, PORTALBERAU –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat atau Reses Masa Sidang 1 Tahun 2025. Dalam kegiatan yang diagendakan sejak 13 Januari hingga 20 Januari 2025 ini menyisir 12 titik di Kabupaten Berau.
Dalam perjalanannya di 12 titik di Kabupaten Berau, Makmur mengatakan bahwa permasalahan yang sering menjadi keluhan masyarakat ialah permasalahan yang sebenarnya menjadi tugas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam hal ini Kabupaten Berau.
“Beberapa tempat yang saya kunjungi rata-rata membahas persoalan yang tertuju kepada Pemerintah Kabupaten, seperti permasalahan listrik, air bersih, dan BPJS jadi yang menyentuh langsung masyarakat,” ucapnya.
Diakuinya bahwa banyak masyarakat yang masih mengeluhkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar yang bermanfaat bagi masyarakat yang berada di daerah perkampungan.
“Jadi memang banyak aspirasi masyarakat berkaitan bagaimana kemudahan-kemudahan pelayanan dan tidak menjadi beban berat di masyarakat dan itu tentu berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” bebernya.
Kemudian, bagaimana perhatian Pemerintah terhadap pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit. Hal itu karena harapan masyarakat menurutnya, mungkin dapat seperti dulu yakni masyarakat berobat terlebih dahulu baru diinventalisir dan tagihannya dibayarkan Pemerintah Kabupaten kalau sekarang kan lewat BPJS Kesehatan.
“Namun, BPJS Kesehatan ini kan ada klasifikasi seperti penyakit-penyakit yang tidak dapat ditanggung. Jadi seharusnya kalau Pemerintah ingin membebaskan biaya bagi masyarakat jangan ada perbedaan penyakit-penyakit harus semua diakomodir,” jelasnya.
Makmur menjelaskan bahwa BPJS ini memang menjadi keluhan mendasar bagi masyarakat. Tentu ini akan saya suarakan hingga kepada Pemerintah Pusat. Berbeda bahwa dahulu zaman Jamkesda bahkan administrasi nya hanya keterangan dari Pemerintah Kampung.
“Jadi, harapannya jangan sampai ada kesulitan lah bagi masyarakat,” tuturnya.
Sehingga tidak ada kesan bahwa Pemerintah hanya berbicara untung rugi. Jadi Pemerintah hadir untuk bagaimana masyarakat merasakan pembangunan di daerah. Padahal masyarakat kan membayar pajak inilah sumbangsih masyarakat kepada Pemerintah.
Menurutnya, tempat-tempat seperti Rumah sakit ataupun Perusahaan air perlu disubsidi oleh Pemerintah.
“Jadi tidak perlu ada perusahaan daerah yang berbicara untung rugi karena ini bukan bisnis,” tegasnya.
Dirinya pun menyebut, terdapat masyarakat yang mengeluhkan perbaikan jalan-jalan yang dianggap belum merata.
“Terdapat pula seperti keluhan masyarakat terkait jalan-jalan yang belum di perbaiki seperti adanya pengaspalan,” ujarnya.
Ia pun berpesan agar Pemerintah jangan main-main ketika membahas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik, karena itu hajat orang banyak.
“Saya pun terus memperjuangkan permasalahan kebutuhan dasar dimasyarakat, agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang merasa terbebani,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Dedy Warseto
