PORTALBERAU – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem canggih hasil pengembangan teknologi pemerintahan (Govtech) Indonesia.
Sistem ini dirancang untuk memantau transaksi elektronik masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pajak.
Luhut menjelaskan, program tersebut akan diluncurkan pada Agustus mendatang.
“Ini adalah game changer untuk Indonesia, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak yang selama ini belum maksimal,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Sistem Govtech ini akan mengintegrasikan berbagai platform digital milik pemerintah, termasuk coretax, sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara), sistem informasi sawit, perizinan OSS, data kependudukan, keimigrasian, hingga data bongkar muat dan cukai.
Selain itu, sistem ini juga akan mencakup pengawasan penyaluran belanja negara, seperti bantuan langsung tunai (BLT).
Luhut menegaskan, penerima BLT akan diarahkan untuk menggunakan dana bantuan secara spesifik, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok seperti telur dan ayam di wilayah desa.
“Setiap transaksi BLT akan dilengkapi barcode untuk memastikan penggunaan dana sesuai arahan pemerintah,” jelasnya.
Luhut menambahkan, konsep ini serupa dengan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan saat pandemi Covid-19. Data perjalanan masyarakat akan direkam untuk membantu memprofilkan kemampuan belanja mereka.
“Misalnya, kalau Anda sering bepergian ke Bali atau luar negeri, berarti ada kemampuan finansial. Teknologi ini akan mempermudah pemerintah,” tegasnya.
Sistem ini juga akan memantau data e-commerce untuk memperluas basis pajak. Bahkan, layanan seperti pembuatan paspor atau izin usaha dapat diblokir bagi mereka yang tidak patuh membayar pajak.
“Pengembangan sistem ini dilakukan oleh 300 anak bangsa yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom. Presiden sudah setuju untuk bertemu mereka dalam waktu dekat,” ungkap Luhut.
Sebelum peluncuran, pemerintah akan mengirim tim ke India untuk mempelajari sistem serupa yang sudah diterapkan di sana.
“Kita ingin mengambil pelajaran dari pengalaman India agar bisa mengurangi potensi kesalahan saat implementasi,” pungkas Luhut.
