TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau telah melakukan debat publik untuk Pilkada tahun 2024 sebanyak 2 kali.
Keduanya dilaksanakan di Jakarta, dengan rangkaian debat publik pertama disiarkan oleh Trans 7 dan debat kedua di Kompas TV. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait besar anggaran yang digunakan.
Hal itu kemudian direspon oleh Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul, Purwadi yang mengatawa bahwa seharusnya itu bisa diakses publik, untuk besaran anggaran KPU pusat KPU daerah itu bisa diakses.
“Harus ada keterbukaan informasi publik tidak ada yang boleh dirahasiakan disitu,” ucapnya pada (18/11/2024).
Purwadi pun menyampaikan bahwa berdasarkan informasi diperolehnya untuk KPU yang berada dalam daerah Kalimantan Timur (Kaltim) belum ada penyerapan anggaran maksimal atau masih tergolong begitu rendah.
“Saya sempat dengar bocoran katanya semua KPU di daerah Kaltim daya serapnya lebih rendah. Daya serap dari anggaran yang mereka miliki paling belum ada yang mencapai 60 persen. Padahal tahapan Pilkada sebentat lagi selesai” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, maka hal yang sama seperti KPU Berau kan juga mengelola anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Jadi, seharusnya anggaran debat publik ini dapat dibuka. Agar, tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran lain di masyarakat khususnya Kabupaten Berau.
“Harusnya mau, itu bisa diperdebatkan dengan Komisi Informasi Publik (KIP). Jadi APBD APBN itu semua kan dokumen publik bisa di akses oleh siapapun. Tidak boleh ada yang ditutup tutupi,” jelasnya.
Maka dari itu, anggaran seharusnya tidak ditutupi. Sehingga, tidak memancing pihak pihak pemeriksaan kesana.
“Jadi harusnya di informasikan ke publik, karena selama inikan pendapat mereka kan kalau di laksanakan di daerah memakan anggaran yang lebih mahal kan,” tegas Purwadi.
Dosen ini juga menjabarkan bahwa dalam konteks ekonomi lebih mahal itu harus terukur nilainya. Dirinya segala hal perencanaan tersebut harus jelas dan tepat sasaran.
“Misalnya saya beli makanan di Berau 10 rb. Sedangkan di jakarta hanya 5 RB. Jadi tidak bisa hanya sekedar bicara, karena bukan persepsi loh, mahal itu, harus terukur,” kuncinya.
Dalam pemberitaan sebelumnya Ketua KPU Berau, Budi mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak pertimbangan dan diskusi sebelum akhirnya diputuskan debat terlaksana di Jakarta. Kebijakan ini dianggap pihaknya lebih dapat menghemat anggaran.
“Kalau di Berau acaranya, harganya bisa dua kali lipat,” ucapnya.
Penyelenggaraan debat di Jakarta, menurut Budi, juga menghindari risiko kegagalan teknis yang bisa terjadi jika acara dilaksanakan di Berau.
“Jadi lebih baik pakai jasa stasiun TV, kita tinggal datang dan pakai fasilitas yang disediakan,” jelasnya.
Akan tetapi, Budi Harianto sama sekali belum membeberkan nilai anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tahapan debat publik Pilkada Berau 2024.
Ia menegaskan bahwa, pengelolaan anggaran tersebut dilakukan oleh bagian kesekretariatan dan pengadaan. Bahkan, dirinya mengaku belum menerima laporan lengkap dari stafnya mengenai total anggaran yang dikeluarkan oleh KPU Berau.
“Belum ada, saya belum terima laporannya,” ujarnya.
Namun, Budi mengungkapkan bahwa anggaran yang lebih besar digunakan untuk penyiaran debat publik, dibandingkan dengan anggaran untuk sosialisasi pilkada.
Hingga saat ini, KPU Berau telah menggelar dua acara besar, yakni peluncuran tahapan pilkada pada Mei 2024 dan jalan sehat pada 1 Oktober 2024.
Meningkatnya penggunaan anggaran untuk debat publik disebabkan oleh banyaknya kebutuhan teknis yang disediakan oleh pihak stasiun televisi. Seperti, jaringan transmisi hingga penyediaan jasa moderator debat, dan hal teknis lainnya.
“Memang debat ini besar, karena banyak kebutuhannya,” tegasnya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
