TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau melakukan upaya monitoring dan evaluasi program kesehatan keliling (Kesling) termasuk pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang ada di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).
Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie menuturkan, pihaknya mengumpulkan petugas kesling dari 21 PKM yang ada di Kabupaten Berau.
Hal ini untuk menilai dan memantau hasil kinerja petugas kesling selama ini.
“Setiap PKM ada petugas kesling yang kerjanya berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan lingkungan di wilayah kerja masing-masing,” ungkap Lamlay, Selasa (5/11/24).
Dirinya menjelaskan, para petugas kesling ini memiliki acuan kinerja dan capaian. Kata dia, seperti pengawasan penyehatan pangan, pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), hingga memantau masalah sanitasi yang restoran dan rumah makan, tempat umum, tempat pertemuan hingga tempat ibadah.
Namun, diakuinya hal itu tidak bisa dilakukan sendiri dan membutuhkan kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk melengkapi izin usahanya.
Dikatakannya, pelaku usaha perlu membuat izin usaha sebelum membuat sertifikat layak izin.
“Wilayah kita banyak daerah wisata, jadi masyarakat dituntut perlu melengkapi perizinan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap usahanya,” tegasnya.
Diskuinya, di Berau sendiri, kewenangan di bawah pembinanan PKM, pada umumnya sudah memenuhi syarat semua. Hanya saja belum memiliki sertifikat layak izin. Hal itulah yang masih perlu didorong untuk dilengkapi.
“Kegiatan ini kami lakukan untuk evaluasi capaian mereka di PKM dan apa kendalanya dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.
Kemdati demikian, yang menjadi keluhan PKM salah satunya adalah, PKM yang memiliki wilayah kerja yang cukup luas memerlukan tambahan tenaga kesehatan (Nakes) baru. Sayangnya, saat ini dibatasi dengan larangan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
“PKM dengan wilayah kerja yang luas tentu membutuhkan nakes tambahan, tapi kita tidak bisa mengangkat tenaga honorer,” ucapnya.
Lamlay mengatakan, pihaknya tahun depan ingin mengikuti penilaian kabupaten/kota sehat.
Dengan monitoring dan evaluasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Harapannya bisa ikut penyelenggaraan itu, mulai dari penataan kemananan pangan di Berau perlu dibenahi. Hingga Open Defecation Free (ODF) harus ditekan,” sebutnya.
Dirinya menambahkan, masih ada 21 kampung/kelurahan di Bumi Batiwakkal yang belum semua masyarakat memiliki safety tank yang standar.
Diharapkan semua rumah nantinya memiliki safety tank yang standar dan tidak ada lagi masyarakat yang pembuangannya langsung ke sungai.
“Semiga tidak ada lagi di Berau. Jadi semua rumah harus sudah memiliki safety tank yang standar,” Pungkasnya. (*/)
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
