TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Usai apel gelar Operasi Mantap Praja Mahakam 2024, Polres Berau menggelar giat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota), dilaksanakan di Kantor Bupati Berau Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb, Jumat 23 Agustus 2024.
Simulasi Sispam Kota ini turut melibatkan sebanyak 400 Personel gabungan. Polres dan Polsek jajaran sebanyak 200 personel, serta 200 personel tim gabungan dari berbagai instansi terkait.
Simulasi tersebut berupa pelaksanaan kegiatan patroli kepolisian, pengamanan setiap tahapan pilkada, pengamanan penyelenggara pilkada, hingga kegiatan penanganan unjuk rasa baik berupa aksi biasa, damai, maupun anarkis.
Dalam simulasi yang melibatkan 400 personel gabungan itu juga menggambarkan, bagaimana pengamanan dan pelayanan pada tempat pemungutan suara kepada kelompok masyarakat rentan, seperti orang tua, ibu-ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Kapolres Berau AKBP Steyven Jonly Manopo yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini tujuannya untuk menyiagakan pasukan TNI – Polri dalam menghadapi operasi mantap praja yang akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga menyiapkan personel dalam mengantisipasi kejadian-kejadian sekecil apapun dalam rangka pesta demokrasi.
“Adapun keterlibatan personel sebanyak 2/3 dari kekuatan personel Polres Berau, kemudian dibantu dengan TNI, sehingga pelaksanaan kegiatan yang ada di operasi mantap praja tahun 2024 terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Orang nomor satu di Polres Berau tersebut mengatakan, tahapan pemungutan suara pilkada sesuai dengan jadwal tahapan pilkada pada tanggal 27 November 2024 atau tersisa 95 hari lagi.
Untuk itu, pihaknya menurunkan 420 personel staf gabungan dan jajaran polsek untuk mengamankan jalannya tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Berau.
“Personel akan kami sebar di 469 TPS dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 197.976 orang di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Dari 469 TPS tersebut, ia mengungkapkan, semua wilayah bisa dikatakan daerah rawan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu lancarnya pesta demokrasi.
“Kita tidak boleh underestimate, semua daerah kita anggap rawan. Ini untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas selama masa Pilkada berlangsung,” tandasnya. (*)
Editor: Dedy Warseto
