TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Dalam kesempatannya Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas saat bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyunadin menyampaikan terkait permasalahan maraknya ilegal meaning yang terjadi saat ini di Kabupaten Berau.
Dikatakan Sri, permasalahan tersebut cukup menggangu pemerintah daerah yang ia pimpin saat ini.
Pasalnya, pihaknya telah dianggap gagal karena tidak dapat menyelesaikan permasalah ilegal mining tersebut.
“Kewenangan kan bukan di kami. Jadi kami pemerintah daerah dianggap melakukan pembiaran terhadap adanya aktivitas ilegal meaning itu. Padahal kan tidak demikian, jika kami memiliki wewenang tentunya kami akan melakukan penindakan,” ungkap Sri.
Diakuinya, pihaknya tidak berdiam diri selama ini, karena pihaknya sudah melakukan upaya-upaya salah satunya dengan berkomunikasi dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Berau untuk mengatasi permasalah ilegal mining tersebut.
“Ketika tidak ada kekuatan atau dukungan dari pemerintah pusat akan sulit. Kalau hanya kami tidak bisa melakukan apa-apa,” ujarnya.
Sehingga dalam kesempatan ini Sri menyampaikan kepada Wakil Ketua DPD RI, Mahyunadin dapat memberikan bantuan bagaimana bisa mengatasi permasalah ilegal meaning di Kabupaten Berau ke pemerintah pusat.
“Jika ini dibiarkan begitu saja akan berdampak negatif kedepannya. Akan ada kerusakan lingkungan khususnya yang berlanjut kedepannya,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPD RI, Mahyunadin mengakui pihaknya juga ikut mengamati permasalahan tambang ilegal yang sedang marak di Kabupaten Berau ini.
“Tidak menutup kemungkinan saya akan melakukan evaluasi berdasarkan informasi hingga menurunkan tim dari DPD RI maupun kami menyampaikan ke DPR RI untuk kemudian melakukan sidak ke lapangan,” bebernya.
“DPD RI akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan daerah dan masyarakat,” tandasnya. (ADV)
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
