TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menyebut Pemkab Berau mestinya melakukan kajian untung dan rugi terlebih dulu terkait ajakan Provinsi Kaltara untuk bergabung. Kajian tersebut dikatakannya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan apakah Berau mau bergabung atau tidak.
“Perlu adanya kajian khusus terkait untung dan rugi jika Berau bergabung dengan Provinsi Kaltara. Sehingga dapat tergambarkan apa yang akan terjadi jika Berau melepaskan diri dari Kaltim.Yang paling terpenting adalah kita harus tahu dulu apa yang kita dapatkan kalau bergabung, dan apa yang kira-kira dilepaskan,” ujarnya.
Lanjut Madri, semua itu perlu dikaji sebab ajakan Kaltara bukan lagi sekedar ajakan, namun sudah bertahun-tahun belakangan Kaltara gencar mengincar Berau untuk bergabung.
“Jadi tidak ada salahnya kalau pemerintah lakukan kajian ini lebih dulu sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat,” imbuhnya.
Masyarakat Berau berhak sepenuhnya menentukan dan memutuskan apakah ingin bergabung dengan Provinsi Kaltara atau sebaliknya. Sebab keputusan tertinggi terkait ajakan Provinsi Kaltara untuk bergabung tersebut berada di tangan masyarakat Berau sendiri.
“Kalau ditanya mau bergabung atau tidak, tanyakan pada masyarakat Berau. Karena keputusan tertinggi itu ada pada masyarakat. Masyarakat berhak menentukan mau seperti apa,” ujarnya.
Lanjut Madri, ajakan bergabung dengan Provinsi Kaltara bukan yang pertama kali didengungkan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan yang menganggapi ajakan provinsi tetangga tersebut.
Untuk itu, ia meminta Pemkab Berau agar melakukan forum komunikasi bersama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Kesultanan, hingga forkopimda, untuk membahasa serius hal tersebut. Madri juga mengingatkan agar keputusan yang diambil merupakan murni keputusan dari masyarakat Berau tanpa ada intervensi dari pihak mana pun yang ingin mengambil keuntungan tersendiri dari hal itu.
“Kita butuh duduk bersama dengan para tokoh, membahas apakah Berau mau atau tidak bergabung dengan Kaltara. Apalagi di Berau ini ada dua kesultanan yang tidak boleh dilangkahi dalam mengambil keputusan semacam ini. Harus benar-benar murni keputusan masyarakat Berau,” pungkasnya. (Mrt/AdvlDed)
