TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Bupati Berau, Gamalis; Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi; Perwakilan Dinas PUPR; Dishub; Perwakilan SPBU; Pimpinan PT BNB bidang kontruksi; Pemenang lelang Jembatan Sambaliung dan perwakilan dari kontraktor.
Rapat tersebut membahas terkait penanganan penutupan Jembatan Sambaliung dan suplay BBM keenam Kecamatan dan lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat gabungan komisi DPRD Berau, Selasa (13/9/22).
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, berdasarkan penyampain dari peserta rapat yang hadir, ia meminta Wabup bisa mengkomunkasikan kepada Bupati agar di Bulan Oktober mendapat sudah dapat menutup jembatan Sambaliung dan memulai proses perbaikan.
“Saya meminta Wabup sampaikan kepada ibu Bupati agar tidak dibiarkan terlalu lama ditunda pengerjaan perbaikan tersebut. Karena hari demi hari terus berjalan,” ujar Madri.
Selanjutnya, berdasarkan anjuran dari Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb, untuk segera Bupati dapat bersurat agar secepatnya dapat menerima dispensasi pengecualian dalam penggunaan LCT sebagai alat alternative penyebrangan selama proses jembatan Sambaliung berlangsung.
“Ini penting, secepatnya Bupati bisa bersurat ke pusat untuk mendapatkan pengecualian dalam mode transportasi alternatif yang kia rencanakan yaitu LCT,” tegasnya,
Madri juga meminta agar KUPP dapat ikut dilibatkan dalam membantu Pemkab Berau untuk melakukan peninjauan lokasi alternatif yang akan digunakan menjadi tempat penyebrangan kendaraan besar, seperti kendaraan penganggut BBM dan LPG.
“Coba kita cek dulu kelayakan lahan yang ada di Kampung Gurimbang sana, kalau memang layak bisa dijadikan alternatif untuk kendaraan besar pengangkut BBM, LPG maupun kendaraan kontruksi. Siapa tahu juga nanti akan dapat bantuan dari PT Pertamina terkait hal ini,” katanya.
Madri juga berharap, semua OPD bisa ikut bekerjasama membantu terkait semua proses ketika perbaikan jembatan ini akan berjalan. Tentunya sesuai dengan tupoksi dan keahlian dari OPD tersebut.
“Tidak hanya DPUPR dan Dishub saja yang terlibat, tapi OPD lain juga harus diajak kerjasama. Banyak yang terlibat tentu akan meringankan segala urusan yang ada,” terangnnya.
Dirinya menambahkan, ia meminta pihak perwakilan PT Pertamina untuk bisa membantuan selama tiga atau dua bulan. Baik dari bantuan BBM, LPJ maupun bantuan mobilisasi jalan atau yang lainnya.
“Siapa tahu bisa dibantu, nanti kita juga akan meminta Bupati untuk bersurat dan mengundang pihak PT Pertamina. Karena ini mnyangkut kemaslahan orang banyak,” pungkasnya. (yud/ded)
