Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, BKPP Mulai Mendata

TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Terkait rencana Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Sri Eka Takariyanti, menyebut saat ini pihaknya tengah mendapatkan perintah untuk melakukan pemetaan tenaga honorer di lingkup Pemkab Berau.

Dengan instruksi tersebut, Sri mengatakan siap melaksanakan kebijakan tersebut, sebab hal itu juga dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada.

“Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai, cuma ada dua status kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Nah, untuk sekarang ini kita masih ada tiga status, yaitu honorer. Namun honorer ini di luar dari undang-undang yang ada,” jelasnya, Selasa (14/6/22).

Meski peraturan menghapuskan tenaga honorer telah diinstruksikan langsung oleh pemerintah pusat, namun Sri berharap seluruh tenaga honorer yang ada bisa masuk dalam P3K.

“Tapi kenyataannya untuk menjadi P3K ini perlu memenuhi persyaratan dan serangkaian tes lagi. Namun kita tinggal menunggu hasil dari pemetaan dan keputusan dari pusat ke depannya seperti apa. Pada prinsipnya kita akan tetap mengusahakan, sebab bagaimanapun pegawai honorer tetap bagian dari pelayan publik, tapi disisi lain harus mengikuti instruksi dari pemerintah pusat,” terangnya.

Dirinya menyebut bahwa jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkab Berau mencapai lebih dari 4 ribu orang. Adapun instruksi pemetaan tenaga honorer, diakuinya sudah disampaikan ke setiap OPD untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang selanjutnya akan diserahkan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, terkait nasib tenaga honorer tersebut, Sri mengakui belum mendapatkan gambaran.

Dikatakannya, banyak pihak yang menyayangkan apabila tenaga honorer dihapuskan. Sehingga muncul wacana pengalihan tenaga honorer menjadi tenaga outsourching.

“Memang betul ada wacana seperti itu, tetapi hanya sebatas tenaga teknis seperti, supir, cleaning service, penjaga kebun dan lain-lain, namun tidak dengan tenaga di bagian administrasi. Bahkan beberapa instansi sudah ada yang memberlakukan outsourching seperti di RSUD dr Abdul Rivai dan Disdukcapil Berau,” bebernya.

Sri berpendapat, jika pegawai honorer sampai dihapus, akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat.

“Saat ini dalam beberapa tahun terakhir tidak ada penerimaan CPNS, sedangkan yang pensiun setiap tahun selalu ada, jadi kebutuhan terhadap pegawai sangat mendesak. Di Disdukcapil yang banyak melayani masyarakat secara langsung adalah tenaga honorer begitu pun di Bapenda. Kita kurang tenaga, untuk posisi kepala dinas saja kita bingung mengisinya, tahun ini ada tiga kepala dinas yang pensiun dan tahun depan sedikitnya ada tujuh kepala dinas yang pensiun,” tandasnya. (yud/mrt)