TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2027, Selasa (7/4/26).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatannya, Bupati Sri menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif-Inovatif Berbasis Digital untuk Peningkatan Layanan Publik dan Perwujudan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan.”
Menurutnya, tema tersebut menjadi landasan dalam menyinergikan kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat, sekaligus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Berau.
“RKPD 2027 memiliki posisi strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sehingga penetapan prioritas pembangunan harus benar-benar terarah dan terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan daerah juga harus selaras dengan program nasional dan provinsi, termasuk Asta Cita Presiden, program prioritas Provinsi Kalimantan Timur, serta visi dan misi Kabupaten Berau periode 2025–2029.
“Seluruh perangkat daerah harus mempertajam indikator dan target kinerja agar program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan 17 program prioritas nasional sebagai instrumen percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan program tersebut ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Agenda pembangunan daerah harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga mengakui adanya keterbatasan pemerintah daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, manajerial, maupun anggaran. Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang harus dibiayai melalui APBD cukup besar.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan prioritas program, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Setiap program harus disusun secara rasional, terukur, dan berbasis kebutuhan prioritas, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam penyusunan RKPD 2027, terdapat sejumlah fokus pembangunan yang menjadi perhatian utama, di antaranya penurunan angka stunting melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, serta penguatan pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan investasi.
Selain itu, Sri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi penganggaran, pengawasan, maupun legislasi.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program pembangunan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu dapat berdampak pada kebijakan fiskal daerah. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis dengan terus menggali potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, mulai dari pemerintah provinsi, Forkopimda, perangkat daerah, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
“Partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
