TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Persoalan sampah di Kabupaten Berau kian menjadi perhatian serius. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bahkan menyebut kondisi saat ini sudah memasuki tahap darurat sampah, seiring terus meningkatnya volume limbah rumah tangga.
Sekretaris DLHK Berau, Masrani, mengungkapkan bahwa lonjakan produksi sampah paling terasa di wilayah perkotaan. Empat kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayur, menjadi penyumbang terbesar.
Menurutnya, tingginya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan,” ujarnya.
Masrani juga menjelaskan bahwa peningkatan sampah tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga bersifat musiman. Salah satu momen yang paling signifikan terjadi saat bulan Ramadan, ketika konsumsi masyarakat meningkat drastis.
“Setiap Ramadan biasanya terjadi lonjakan cukup tinggi. Itu tidak bisa dihindari karena aktivitas dan konsumsi masyarakat juga meningkat,” jelasnya.
Di sisi lain, kemampuan pengelolaan sampah pemerintah daerah masih terbatas. Dari total 13 kecamatan di Kabupaten Berau, DLHK baru mampu menjangkau tujuh kecamatan untuk layanan pengolahan sampah secara langsung.
Lanjutnya, wilayah yang sudah terlayani meliputi Tanjung Redeb, Sambaliung, Teluk Bayur, Gunung Tabur, Derawan, Maratua, dan Talisayan. Sementara enam kecamatan lainnya seperti Segah, Kelay, Biatan, Tabalar, Batu Putih, dan Biduk-Biduk, hingga kini belum terlayani secara optimal.
Dirinya menegaskan, keterbatasan tersebut disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, serta kekurangan sumber daya manusia di lapangan.
“Untuk kecamatan yang belum terlayani, kami fokus membangun sarpras terlebih dahulu, terutama TPS3R. Setelah itu baru kita pikirkan pemenuhan SDM,” terangnya.
TPS3R atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle menjadi salah satu solusi yang terus didorong. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban sampah dengan pengolahan langsung di tingkat kecamatan, sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.
DLHK juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak kecamatan hingga pemerintah kampung dalam pengelolaan sampah, terutama di tengah keterbatasan tenaga honorer saat ini.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan agar kesadaran dalam mengelola sampah dari sumbernya semakin meningkat. Pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dinilai menjadi langkah penting untuk menekan volume yang masuk ke tempat pembuangan akhir.
Lebih lanjut, Pemkab Berau telah merancang pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Kalau TPS3R sudah tersedia, nanti akan kita perkuat dengan UPTD. Bisa saja satu UPTD melayani lebih dari satu kecamatan,” ucapnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, DLHK berharap persoalan sampah di Berau tidak hanya dapat dikendalikan, tetapi juga dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
“Sistem ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mengurangi tekanan terhadap tempat pembuangan akhir,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
