TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau mengantisipasi peningkatan volume sampah selama bulan Ramadan hingga masa libur panjang Hari Raya Idulfitri.
Lonjakan sampah tersebut diperkirakan didominasi oleh sampah rumah tangga seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan puasa.
Dalam kesempatannya, Sekretaris DLHK Berau, Masrani, mengatakan peningkatan volume sampah saat Ramadan merupakan fenomena yang hampir terjadi setiap tahun. Hal ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, khususnya kebutuhan pangan untuk sahur dan berbuka puasa.
“Memang akan ada peningkatan sampah saat Ramadan, apalagi menjelang libur Lebaran. Tapi mayoritas sampah rumah tangga, karena masyarakat saat puasa biasanya lebih banyak konsumsi pangan,” ungkapnya.
Menurutnya, tingginya tingkat konsumsi masyarakat selama Ramadan turut berdampak pada bertambahnya sampah, terutama dari kemasan makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Untuk menekan jumlah sampah, pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Lanjutnya, edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Berau sebagai bentuk upaya mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Masrani menjelaskan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan di tahap akhir, tetapi harus dimulai dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah paling penting adalah membiasakan masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak awal.
“Kalau bicara roadmap pengelolaan sampah itu dari hulu, tengah sampai hilir. Jadi memang harus dimulai dari hulunya dulu, salah satunya dengan memilah sampah,” jelasnya.
Kendati demikian, sebagai langkah sederhana untuk mendukung pemilahan sampah, DLHK mendorong pemasangan eco bin di berbagai tempat. Tempat sampah khusus tersebut difungsikan untuk mengumpulkan sampah plastik yang masih memiliki nilai ekonomis.
Masrani menyebut, eco bin dapat ditempatkan di berbagai instansi, seperti kantor pemerintahan, kecamatan hingga sekolah. Keberadaannya juga dapat menjadi indikator bahwa pemilahan sampah telah mulai dilakukan.
“Langkah paling sederhana adalah semua dinas, kecamatan, maupun sekolah memasang eco bin. Indikator pemilahan sampah salah satunya bisa dilihat dari seberapa penuh eco bin tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, penyediaan eco bin tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) juga diharapkan dapat membantu penyediaan fasilitas tersebut.
Jika pemilahan sampah berjalan baik, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa sampah plastik masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan kembali melalui pengelolaan yang tepat.
Saat ini, beberapa eco bin telah tersedia di sejumlah fasilitas umum di kawasan perkotaan. Di antaranya berada di Taman Cendana dan sekitar Lapangan Batiwakkal.
DLHK juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Berau untuk berpartisipasi dalam penyediaan eco bin hingga ke wilayah kampung. Nantinya, sampah plastik yang terkumpul dapat disalurkan ke bank sampah induk untuk dikelola lebih lanjut.
Masrani mengakui, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terdapat sejumlah kampung yang mengusulkan pengadaan eco bin. Meski kemampuan anggaran DLHK masih terbatas, usulan tersebut tetap ditampung oleh pemerintah daerah.
Ia berharap perusahaan-perusahaan di Berau dapat ikut mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan melalui program CSR yang dimiliki.
“Perusahaan sebenarnya punya program CSR atau pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang bisa didorong adalah di bidang lingkungan. Jika mereka ingin berdiskusi dengan kami, tentu kami siap. Intinya perusahaan juga bisa mengambil peran,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
