TANJUNG REDRB, PORTALBERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau memastikan sebagian besar pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2025 telah rampung. Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menyebut sejumlah proyek strategis berhasil diselesaikan hingga 100 persen.
“Untuk tahun 2026 kita belum mengetahui di mana saja pembangunan untuk gedung pemerintah baik kabupaten, kecamatan, atau kampung,” ujarnya.
Menurutnya, untuk rencana pembangunan tahun 2026, pihaknya masih menunggu kepastian anggaran. Penentuan lokasi dan jenis pembangunan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan yang dianggap paling mendesak.
Ia menegaskan, DPUPR berkomitmen menuntaskan setiap proyek yang telah berjalan agar tidak ada bangunan yang terbengkalai.
“Itu akan kita selesaikan, jangan sampai ada bangunan yang mangkrak tapi kan kita melihat dari anggaran yang ada. Kalau kami melihat fungsional dulu,” tegasnya.
Pendekatan fungsional yang dimaksud adalah mendahulukan penyelesaian bagian utama bangunan agar dapat segera digunakan untuk pelayanan publik. Sementara bagian penunjang akan diselesaikan secara bertahap.
Sebagai contoh, Fendra menyebut pembangunan Kantor Kecamatan Segah. Meski halaman kantor belum sepenuhnya rampung, gedung utama telah diselesaikan agar dapat difungsikan.
“Contohnya Kantor Kecamatan Segah, halamannya belum selesai tapi kita selesaikan gedungnya dulu,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi pada rencana pembangunan Kantor Lurah Sambaliung. Hingga saat ini, proyek tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Namun, DPUPR tetap mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat masuk dalam daftar prioritas ke depan.
“Begitupun dengan pembangunan Kantor Lurah Sambaliung tapi memang belum bisa dibangun. Kami pun terus mengusulkan untuk pembangunan Gedung Sambaliung ini,” katanya.
Pihaknya menambahkan, pembangunan infrastruktur pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan masyarakat. Karena itu, setiap perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan asas manfaat dan skala prioritas.
“Semya skala prioritas, agar fasilitas yang dibangun benar-benar optimal dan tidak menjadi proyek mangkrak di kemudian hari,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
