SEGAH, PORTALBERAU – Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah menjadi salah satu kampung yang masih terkendala terhadap air bersih, infrastruktur jalan, dan keselamatan kerja bagi warga Kampung Bukit Makmur yang bekerja di perusahaan.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kampung Bukti Makmur, Saidin Saputra. Dirinya menyebut bahwa kampungnya sangat membutuhkan air bersih dari bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
“Kami ini perlu adanya air bersih atau aliran dari PDAM, hal ini karena banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Segah,” ujarnya saat Musrenbang Kecamatan Segah pada Senin (9/2/26) lalu.
Apalagi, kata dia saat ini sumur bor yang mereka miliki tidak lagi berada dikedalaman yang biasa masyarakat Kampung Bukit Makmur lakukan pengeboran. Pihaknya pun biasanya melakukan pengeboran pada kedalaman 16 meter.
“Kondisi sekarang sumur bor kami tidak lagi dikedalaman 16 meter tapi sudah di 60-100 meter. Kami menduga ini merupakan dampak negatif dari perusahaan tambang, karena dulu kami hanya melakukan pengeboran 12-16 meter saja,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan bahwa kondisi air di Kampung Bukit Makmur saat ini mengandung zat asam yang tinggi.
“Zat asam tinggi, jadi kami di kampung ini terdapat 2 terancam kaya dan terancam cepat mati,” bebernya.
Hal itu dikarenakan air yang bermasalah, sehingga pihaknya pun mempersilahkan kepada Dinas Kesehatan untuk melihat apakah air layak dikonsumsi atau tidak.
Selain permasalahan air, Saidin juga memaparkan terkait kondisi jalan Kampung Bukit Makmur yang dinilai sudah tidak lagi repsentarif.
“Diperkampungan yang tanah dan berpasir, jadi kalau hujan dia becek dan ketika panas dia berdebu, jadi kami meminta peningkatan jalan dan drainase untuk jalan di RT1 ke RT 5,” tuturnya.
Ia pun meminta kepada Pemiab Berau agar kampung dapat memiliki akses kemitraan langsung kepada pihak perusahaan yanga da di Kecamatan Segah. Apalagi, dengan kondisi keuangan kampung yang dulunya RP1,3 miliar sekarang tinggal Rp295 juta. Sehingga, anggara tersebut tidak dapat diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami memohon agar kami dapat langsung berkemitraan dengan perusahaan, karena BUMK kami ingin bermitra tapi pihak perusahaan tidak mengindahkan karena mereka adalah HO,” terangnya.
“Seandainya kampung yang ada di Kecamatan Segah dapat diberikan kewenangan langsung maka 1 BUMK bisa dapat bermitra dengan 1 perusahaan,” sambungnya.
Hal lain yang menjadi perhatian pihaknya ialah keselamatan kerja dan dampak lingkungan dari perusahaan pertambangan yang ada di Kampung Bukit Makmur.
“Kami juga izin menyampaikan terkait keselamatan kerja dan dampak lingkungan demi masyarakat kami, jadi kalau bisa perusahaan ini perlu ditinjau, saya pun punya data terkait hal tersebut,” tuturnya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
