TABALAR, PORTALBERAU– Penurunan signifikan alokasi Dana Kampung tahun 2026 menjadi perhatian utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tabalar.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyebut kondisi ini sebagai momentum refleksi sekaligus dorongan agar kampung-kampung di Berau semakin mandiri dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.
Dirinya mengungkapkan bahwa alokasi Dana Kampung yang pada 2025 mencapai Rp320 miliar, turun drastis menjadi Rp145 miliar pada 2026.
Meski demikian, ia menegaskan tidak melihat situasi tersebut semata sebagai ancaman, melainkan sebagai “teguran” agar pemerintah kampung tidak terus bergantung pada APBD maupun bantuan dari pemerintah di atasnya.
“Kita selama ini dimanjakan dengan kondisi keuangan daerah yang stabil. Akibatnya, potensi sumber daya alam di kampung sering terlupakan. Padahal jika dikelola maksimal, itu bisa meningkatkan pendapatan asli kampung dan membuat kampung lebih mandiri,” ungkap Sri.
Melalui forum Musrenbang, Sri mendorong kepala kampung bersama lembaga kampung seperti LPM, BPK, Karang Taruna, PKK hingga Dekranasda untuk lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam mengembangkan ekonomi berbasis potensi pesisir dan sumber daya alam lokal.
Ia menyoroti besarnya potensi perikanan di wilayah pesisir Tabalar, seperti udang, ebi, ikan belanak, hingga hasil laut lainnya yang belum diolah secara optimal.
Menurutnya, peran perempuan melalui PKK sangat strategis untuk mengolah potensi tersebut menjadi produk bernilai tambah, dengan dukungan pengemasan, sertifikasi halal, PIRT hingga BPOM melalui Diskoperindag.
“Produk lokal kita kualitasnya luar biasa. Tinggal bagaimana dikemas dengan baik, diberi label yang memenuhi standar, supaya bisa masuk ke pasar modern seperti Indomaret dan Alfamidi,” jelasnya.
Selain penguatan ekonomi kreatif, Musrenbang juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD. Sejumlah kepala perangkat daerah diminta hadir penuh sebagai bentuk dukungan kepada kampung, mulai dari DPMK, Diskoperindag, DPPKB P3A, Dinas Perikanan hingga PUPR, khususnya dalam mendukung kegiatan berskala kecil namun berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Di tengah efisiensi anggaran, Sri juga menegaskan bahwa program pemberdayaan sumber daya manusia tetap dapat dijalankan, termasuk melalui kerja sama pihak ketiga, pelatihan, dan pendampingan pengolahan produk lokal.
Ia juga memastikan Dana RT Rp50 juta tetap dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata kampung serta penguatan BUMK dan koperasi desa Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga memaparkan sejumlah program fisik yang akan dilaksanakan pada 2026 di wilayah Tabalar, di antaranya peningkatan jalan Tubaan–Tambalang–Muara, pembangunan dermaga, jaringan air bersih, TPS 3R, hingga dukungan sarana pendidikan dan pertanian sesuai kewenangan daerah.
Isu pengelolaan sampah turut menjadi perhatian serius. Sri menyebut persoalan sampah kini menjadi atensi nasional dan merupakan perintah langsung Presiden RI. Ia meminta seluruh unsur, mulai dari pemerintah kampung, TNI-Polri hingga masyarakat, mendukung penguatan bank sampah dan TPS 3R sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Menutup Musrenbang, Bupati Sri berharap seluruh usulan pembangunan benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Tabalar untuk terus memperkuat sinergi demi mendorong status kampung semakin mandiri dan berdaya saing.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kemampuan. Mari kita jadikan keterbatasan sebagai pemicu kreativitas demi kesejahteraan masyarakat kampung,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
