TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender.
Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said, saat membuka Pertemuan Tim Focal Point Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Senin (26/1/26).
Dalam tera Sekda, M Said menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan terlibat aktif dalam agenda strategis tersebut.
Kegiatan ini dinilai penting dalam memperkuat kelembagaan serta kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Pemkab Berau memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan dengan perspektif gender,” ungkap M Said.
Komitmen tersebut, lanjutnya, telah membuahkan hasil positif. Pada 9 Januari 2026 lalu, Kabupaten Berau berhasil meraih Peringkat Terbaik II Pembangunan Bidang Kesetaraan Gender dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Capaian ini kata dia, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Agenda pertemuan Focal Point dan Bimtek PPRG ini juga bertujuan memperkuat fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG), Tim Teknis PUG, serta Focal Point di internal perangkat daerah.
Ia menyebut, penguatan tersebut mengacu pada SK Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemkab Berau.
Diakuinya juga, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang telah dilaksanakan pada Februari 2025 lalu.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap seluruh peserta dapat mengikuti bimbingan teknis dengan sebaik-baiknya agar mampu menyusun dokumen PPRG secara tepat dan berkualitas,” katanya.
Lebih lanjut ditegaskan, Pemkab Berau berkomitmen menghadirkan kesetaraan, aksesibilitas, dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
Dirinya menuturkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan ruang yang adil dan aman, serta menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi perempuan melalui kebijakan yang berkeadilan gender.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam kemajuan daerah. Sebagai madrasah pertama dalam keluarga, perempuan harus berdaya agar mampu mencetak generasi yang berkualitas.
“Kaum perempuan memegang peranan penting dalam kemajuan daerah. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak agar pembangunan daerah yang berwawasan gender dapat benar-benar terwujud,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
