TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau menetapkan wilayah hulu sebagai prioritas utama program pembangunan tahun 2026.
Fokus tersebut diambil seiring kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada alokasi belanja infrastruktur.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengungkapkan bahwa anggaran instansinya pada 2026 mengalami pemangkasan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau dihitung, anggaran kami terpotong sekitar 50 sampai 60 persen dibanding tahun lalu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya DPUPR Berau mengelola anggaran sekitar Rp2,7 triliun. Namun pada 2026, pagu yang diterima hanya berkisar Rp1,1 triliun. Kondisi tersebut membuat pihaknya harus melakukan penajaman skala prioritas.
Lanjutnya, dalam situasi ini, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah hulu seperti Kecamatan Kelay dan Segah tetap menjadi fokus utama.
Menurut Fendra, akses dasar masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah tersebut.
“Prioritas kita tetap ke arah hulu, terutama jalan dan jembatan supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar,” katanya.
Selain jalan dan jembatan, DPUPR juga menyiapkan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Beberapa lokasi yang masuk dalam perencanaan di antaranya Singkuang dan Maratua.
Namun, Fendra mengakui masih ada pekerjaan rumah besar terkait penyelesaian SPAM Mbung, yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan anggaran.
“Kita sebenarnya ingin cepat menyelesaikan SPAM Mbung, tapi sampai sekarang belum ada alokasi anggarannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyediaan air bersih menjadi kebutuhan vital, terutama di wilayah kepulauan seperti Maratua yang masih menghadapi persoalan ketersediaan air tawar.
Di sisi lain, DPUPR Berau juga mencatat adanya usulan dari musrenbang. Usulan tersebut akan tindak lanjuti lebih lanjut dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kita tampung dulu usulannya, nanti kita lihat prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPUPR Berau memastikan pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan, dengan harapan dapat menjaga konektivitas wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Berau. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
