TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan menuai beragam respons dari kalangan partai politik di daerah, termasuk di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Meski belum ada keputusan final, sejumlah pimpinan partai menyatakan sikap menunggu arahan dari pimpinan pusat.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa pihaknya di daerah tidak bisa melangkah sendiri terkait wacana tersebut.
Menurutnya, keputusan yang diambil di parlemen pusat akan menjadi rujukan utama bagi seluruh struktur partai di daerah.
“Apapun keputusan di parlemen itu yang ditunggu oleh pimpinan partai di pusat. Jadi saya di sini tidak mungkin tidak legowo,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai pengurus partai di daerah, NasDem Berau akan bersikap tegak lurus terhadap keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat. Ia menilai loyalitas terhadap garis kebijakan partai merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
“Kami tegak lurus dengan keputusan daerah, apapun keputusannya kami akan ikuti, karena kami berada di daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa perubahan sistem Pilkada berpotensi menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Ia memperkirakan akan ada dinamika sosial dan politik yang muncul jika sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi melalui DPRD.
“Gejolak publik, sosial maupun politik pasti akan ada. Tapi kan sistem pemilihan lewat DPRD ini dapat terkurangi untuk anggarannya,” jelasnya.
Ia menilai dari sisi efisiensi, Pilkada melalui DPRD dinilai lebih hemat biaya dibandingkan pemilihan langsung yang membutuhkan anggaran besar serta energi politik yang tidak sedikit.
Senada dengan itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Berau, Sutomo Jabir, juga menyatakan bahwa partainya akan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
“PKB Kabupaten Berau pada prinsipnya ngikut keputusan pusat,” katanya.
Sutomo secara pribadi menilai bahwa jika melihat kondisi politik saat ini, Pilkada melalui DPRD bisa menjadi opsi yang lebih efektif. Ia menyoroti besarnya energi politik yang terkuras dalam setiap tahapan Pilkada langsung.
“Menurut saya melihat kondisi sekarang memang lebih baik dipilih DPRD karena terlalu banyak energi yang terbuang dalam setiap momen Pilkada,” katanya.
Meski demikian, baik NasDem maupun PKB di Berau sepakat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara itu, masyarakat di daerah diharapkan tetap menyikapi wacana ini secara bijak sambil menunggu kepastian regulasi yang akan ditetapkan. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
