TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Berau menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Penolakan tersebut dinilai sejalan dengan sikap resmi partai di tingkat pusat yang tetap berkomitmen mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, menegaskan bahwa sikap partainya di daerah tidak terlepas dari garis kebijakan partai secara nasional.
“Intinya, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sudah pernah dilakukan pada masa Orde Baru dan kemudian diubah pada era Reformasi agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya, Senin (12/1/25).
Menurutnya, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD justru mencederai semangat Reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Ia menilai, jika ada persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, maka yang harus dibenahi adalah teknis dan pengawasannya, bukan justru mengubah sistem.
“Yang terpenting jangan tanya PDI Perjuangan kenapa menolak, tapi tanyakan kepada rakyat. Hak memilih ini diberikan negara kepada rakyat dan itu tidak boleh dirampas,” ujarnya.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih untuk mendukung Pilkada melalui DPRD, Rudi menilai argumen tersebut tidak tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa biaya besar dalam Pilkada langsung harus ditelusuri sumber pemborosannya, bukan malah menyalahkan sistem demokrasi.
“Kalau alasannya efisiensi anggaran, cari dulu celah-celahnya. Lihat di mana yang membuat Pilkada langsung menjadi mahal. Apakah di biaya operasional pasangan calon atau praktik-praktik pragmatis seperti politik uang,” terangnya.
Ia menambahkan, jika persoalan utamanya adalah praktik money politic, maka solusinya bukan dengan kembali ke sistem lama, melainkan dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
“Kalau Pilkada lewat DPRD terjadi, itu jelas sebuah kemunduran. Yang seharusnya dievaluasi adalah siapa penyelenggara pemilu dan siapa pengawas pemilunya,” katanya.
Rudi mencontohkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Berau yang menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar ke depan bisa ditekan tanpa mengorbankan hak demokrasi rakyat.
“Perangkat-perangkatnya yang harus diteliti dengan baik. Jangan hanya karena melihat sesuatu yang salah, lalu sistemnya yang diubah. Seolah-olah masyarakat yang disalahkan karena Pilkada menjadi mahal,” jelasnya.
Ia menegaskan, demokrasi merupakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan tetap berada di barisan rakyat dalam menjaga hak pilih langsung.
“PDI Perjuangan menolak, karena partai adalah representasi masyarakat. Hak ini tidak boleh mundur ke belakang,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
