TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Wakil Bupati Berau, Gamalis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) meninjau langsung kondisi akses jalan dan jembatan Bailey di kawasan Long Duhung dan Long Keluh, Kecamatan Kelay, menyusul keluhan masyarakat terkait keterbatasan konektivitas menuju sejumlah kampung di wilayah tersebut.
Peninjauan dilakukan untuk melihat progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi akses vital menuju Kampung Long Duhung, Long Keluh, Long Kelai, dan Long Lamcin.
Dalam kunjungan tersebut, Gamalis menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk terus memperjuangkan keterhubungan wilayah pedalaman.
“Akses jalan dan jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Kita ingin memastikan konektivitas antar kampung tidak terputus, terutama untuk mobilitas warga dan distribusi logistik,” tegas Gamalis.
Dirinya mengakui, masih terdapat kendala teknis dan administratif, khususnya terkait status kawasan yang belum sepenuhnya beralih menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Hal ini berdampak pada keterbatasan penanganan infrastruktur oleh pemerintah daerah.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Ada ruas yang sudah bisa ditangani, tapi ada juga yang masih terkendala status kawasan. Ini yang terus kita dorong agar bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Gamalis menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengupayakan percepatan penanganan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
“Kita akan coba kolaborasi, termasuk dengan perusahaan yang ada di sekitar. Yang terpenting, akses masyarakat tetap terjaga dan perlahan kita tingkatkan,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa sebagian badan jalan pada ruas Korsong–Lamcin telah beralih status dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ke KBNK, sehingga dapat ditangani oleh pemerintah daerah.
“Dari total panjang ruas sekitar 85 kilometer, sekitar 60 kilometer sudah berstatus KBNK dan bisa kami benahi. Sisanya, sekitar 20 kilometer, masih KBK dan belum bisa ditangani secara penuh,” jelas Junaidi.
Ia menyebutkan, pelepasan status kawasan yang belum tuntas meski hanya menyisakan lebar sekitar 13 meter, tetap menjadi kendala utama dalam optimalisasi akses jalan.
“Secara fisik badan jalan sudah ada, tapi secara administrasi belum bisa kita tangani sepenuhnya,” katanya.
Untuk pekerjaan tahun anggaran 2025, Junaidi menyebut progres penanganan jalan dan jembatan telah mencapai sekitar 98 persen. Fokus utama pekerjaan adalah pemasangan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk bentangan sungai yang cukup panjang.
“Kita pasang dua unit jembatan Bailey, masing-masing dengan bentang sekitar 39 meter. Selain itu, ada tujuh titik aramco atau gorong-gorong baja yang juga kita pasang,” ungkapnya.
Menurutnya, prioritas penanganan memang difokuskan pada jembatan dibandingkan jalan, mengingat dampak putusnya jembatan jauh lebih fatal bagi akses masyarakat.
“Kalau jalan rusak masih bisa dilalui kendaraan tertentu. Tapi kalau jembatan putus, akses benar-benar terhenti. Itu sebabnya jembatan menjadi prioritas,” tegas Junaidi.
Ia menambahkan, akses menuju kawasan tersebut saat ini masih bisa dilalui kendaraan, meski dengan keterbatasan, terutama saat kondisi hujan.
“Kalau hujan memang cukup sulit. Jembatan yang ada belum standar untuk kendaraan berat, sehingga harus ekstra hati-hati,” ucapnya.
Untuk melanjutkan konektivitas hingga Kampung Long Lamcin, DPUPR Berau memperkirakan masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar, termasuk pembangunan jembatan tambahan dengan bentang cukup panjang.
“Tahun depan, jika ada anggaran, kita targetkan bisa lanjut lagi supaya empat kampung ini benar-benar terhubung,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
