TANJUNG REDRB, PORTALBERAU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Berau menyoroti sejumlah poin strategis dalam Rapat Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar beberapa waktu lalu.
Melalui Juru Bicaranya, Thamrin, PKS menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas regulasi terutama terkait pajak dan retribusi daerah.
Dalam penyampaiannya, Thamrin menegaskan bahwa APBD 2026 harus mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh sektor.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menjalankan program, terutama yang berkaitan dengan aktivitas operasional.
“Kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah harus dapat dilakukan penyesuaian kembali secara mendalam,” tegas Thamrin dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi adalah bagian dari tanggung jawab kita memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
“Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar rutinitas tahunan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Thamrin juga menyoroti pentingnya revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi.
Fraksi PKS menilai revisi tersebut harus diarahkan pada kemudahan administrasi serta peningkatan iklim investasi di Kabupaten Berau.
“Revisi Perda Pajak dan Retribusi harus terarah pada penyederhanaan administrasi dan kemudahan bagi pelaku usaha. Kita ingin regulasi ini mendorong munculnya investasi yang lebih besar di Kabupaten Berau, bukan malah menjadi hambatan,” jelasnya.
Ia menilai regulasi pajak yang terlalu rumit berpotensi menghambat minat investor.
Karena itu, PKS mendorong pemerintah daerah memilih pendekatan yang lebih adaptif dan propertumbuhan ekonomi.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan pajak dan retribusi yang dihasilkan dari regulasi baru tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Berau wajib melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait perubahan jumlah pajak dan retribusi. Masyarakat harus memahami secara menyeluruh, jangan sampai timbul kebingungan atau kesalahpahaman di kemudian hari,” jelas Thamrin.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Transparansi adalah hal penting. Saat masyarakat paham, mereka dapat menerima kebijakan dengan lebih baik,” tutupnya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
