SANGATTA, PORTALBERAU – Meskipun belum mengumumkan bentuk bantuan secara resmi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan bahwa dukungan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera telah masuk dalam agenda prioritas.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk ikut serta dalam penanganan bencana melalui jalur yang paling efektif.
Ia menegaskan pemerintah sedang menyusun langkah konkret agar bantuan bisa diberikan tanpa melanggar regulasi penggunaan anggaran.
“Solidaritas kita untuk saudara-saudara di Sumatera tidak terputus dan kita sedang siapkan langkah penyaluran bantuan yang paling tepat dan aman agar tidak menimbulkan persoalan administrasi,” kata Ardiansyah.
Koordinasi lintas pihak kini menjadi fokus Pemkab Kutim, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga dunia usaha, forum CSR, dan relawan kebencanaan.
Semua elemen diarahkan untuk membentuk dukungan yang terorganisir, bukan bantuan yang berjalan sendiri-sendiri.
Sejumlah perusahaan disebut telah memulai penggalangan dana secara mandiri.
Pemerintah menyambut inisiatif tersebut dan tengah menyusun pola agar bantuan nantinya dapat disalurkan secara kolektif untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Bupati menyebut pengalaman penyaluran bantuan pada bencana di Padang tahun 2010 menjadi referensi penting.
Saat itu Kutim berhasil menyalurkan dukungan secara langsung dengan koordinasi pemerintah dan swasta.
“Dulu pada bencana Padang, koordinasi berjalan baik dan bantuan tersampaikan tepat sasaran. Pola seperti itu ingin kita bisa lakukan kembali, karena hasilnya nyata dan cepat,” ujarnya.
Ardiansyah mengimbau masyarakat untuk tidak salah menafsirkan proses kajian mekanisme sebagai sikap tidak peduli dari pemerintah daerah.
Justru, ketelitian dalam memilih pola penyaluran membantu memastikan bantuan tersampaikan secara tepat dan tidak bermasalah secara hukum.
Pemkab Kutim menargetkan keputusan akhir mengenai pola bantuan akan ditetapkan setelah semua pihak terlibat menyampaikan kesiapan.
Pemerintah menegaskan prioritasnya tetap pada sisi kemanusiaan, sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah.(ADV)
Editor: Ikbal Nurkarim
