SANGATTA, PORTALBERAU – Deretan panjang proyek prioritas Kutai Timur akhirnya memperoleh kepastian setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD menyepakati pelaksanaan pembangunan melalui skema multi years contract (MYC) untuk periode anggaran 2026–2027.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memastikan proyek-proyek besar tidak terhenti meski melewati batas satu tahun fiskal.
Kesepakatan tersebut ditegaskan kembali setelah kedua pihak menuntaskan pembahasan pada Jumat (21/11/2025), yang menghasilkan total alokasi MYC sebesar Rp 1,081 triliun.
Pembiayaan itu akan dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 383,932 miliar untuk APBD 2026 dan Rp 697,567 miliar pada 2027, disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menuturkan bahwa pembagian waktu pengerjaan merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.
“Kita buat pembagiannya dua tahun agar sesuai kondisi APBD. Semua program sudah diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Sejumlah proyek yang selama ini tersendat juga ikut dimasukkan ulang ke dalam daftar MYC agar penyelesaiannya memiliki kepastian. Ardiansyah secara khusus menyebutkan proyek Manubar–Seriung sebagai salah satu program yang kini mendapat ruang pada skema tahun jamak.
“Beberapa pekerjaan yang terhambat masuk MYC supaya penyelesaiannya lebih terjamin. Yang tidak masuk MYC tetap punya alokasi tahun berjalan,” tambahnya.
Dari sektor infrastruktur, rekonstruksi jalan penghubung antarkecamatan kembali menjadi fokus utama. Ruas-ruas vital seperti Batu Balai–Simpang Log Pon, Ngayau–Mulupan, hingga Batu Balai–Teluk Baru termasuk dalam daftar prioritas. Pembangunan sejumlah jembatan strategis seperti Long Melah–Marah Haloq, Jembatan Muara Bengalon, serta Jembatan Tepian Langsat juga menjadi bagian dari agenda besar dua tahun tersebut.
Selain jalan dan jembatan, Pemkab turut memasukkan proyek pelayanan dasar seperti pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan yang menyasar sejumlah kecamatan. Pembangunan Gedung BLK Kutai Timur dan Gedung MPP–UMKM Centre dimasukkan untuk memperkuat sektor SDM dan pelayanan ekonomi masyarakat.
Program peningkatan drainase di kawasan padat penduduk—mulai dari Jalan Kabo Jaya, Sepaso, hingga koridor Yos Sudarso I–Gajah Mada—diikutsertakan sebagai antisipasi jangka panjang terhadap potensi banjir tahunan.
Dari sisi transportasi besar, keberlanjutan pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) mendapat alokasi Rp 150 miliar, menjadikannya salah satu proyek bernilai terbesar di dalam MYC. Pemkab menilai keberadaan pelabuhan tersebut akan mempercepat distribusi logistik dan mendongkrak aktivitas ekonomi regional.
Adapun daftar lengkap program MYC Kutim 2026–2027 adalah sebagai berikut:
Rekonstruksi Jalan Jembatan Batu Balai – Simpang Log Pon KM 6 (Muara Bengkal) – Rp 65 miliar
Rekonstruksi Jalan Simpang 3 Ngayau – Mulupan (Muara Bengkal) – Rp 65 miliar
Rekonstruksi Jalan Batu Balai – Teluk Baru (Muara Bengkal/Long Mesangat) – Rp 55 miliar
Rekonstruksi Jalan Manubar – Seriung (Sandaran) – Rp 55 miliar
Pembangunan Jembatan Long Melah – Marah Haloq (Telen) – Rp 36,5 miliar
Pembangunan Jembatan Muara Bengalon (Bengalon) – Rp 70 miliar
Rekonstruksi Jalan Simp. ADM – Simp. 4 Rantau Pulung (Sangatta Utara/Rantau Pulung) – Rp 55 miliar
Pembangunan Jembatan Tepian Langsat (Bengalon) – Rp 80 miliar
Rekonstruksi Jalan Simp. Batu Redi – Desa Muara Pantun (Telen) – Rp 55 miliar
Rekonstruksi Jalan Simp. 3 Kelinjau Ulu – Desa Senyiur (Muara Ancalong) – Rp 70 miliar
Pengembangan SPAM Pedesaan – Rp 45 miliar
Pembangunan Gedung BLK Kutai Timur – Rp 45 miliar
Pembangunan Gedung MPP dan UMKM Centre – Rp 40 miliar
Pembangunan Sarpras Makodim Kutim – Rp 55 miliar
Peningkatan Drainase Jalan Kabo Jaya – Rp 50 miliar
Pembangunan Drainase Desa Sepaso – Rp 45 miliar
Peningkatan Drainase Yos Sudarso I – Gajah Mada – Rp 45 miliar
Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan – Rp 150 miliar
Pemkab Kutim optimistis pola pembangunan berbasis tahun jamak mampu memberikan hasil lebih terarah dan menghindari proyek mangkrak. Skema ini juga diyakini memberi dampak nyata bagi masyarakat lantaran pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan terukur.
“Kalau skemanya tertata, manfaatnya akan langsung dirasakan warga,” tutup Ardiansyah.(ADV)
Editor: Ikbal Nurkarim
