SANGATTA, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan konsistensinya dalam memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, yang mewajibkan minimal 20 persen anggaran daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut bahwa kebijakan tersebut sudah menjadi komitmen daerah sejak lama. “Kutim telah lebih dulu bahkan dari awal sudah menerapkan standar tersebut sebelum banyak daerah lain mengikutinya,” terangnya, Sabtu (22/11/2025).
Ia menilai keputusan itu menjadi pijakan utama percepatan pembangunan sumber daya manusia di Kutim.
Sejak dekade 2010-an, Pemkab Kutim telah menganggap pendidikan sebagai kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi negara.
Berbagai langkah progresif pun diambil, termasuk penyediaan bantuan kuliah yang diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Menurut Ardiansyah, kebijakan tersebut bukan keputusan baru, melainkan strategi jangka panjang yang sudah disiapkan sejak masa awal pemekaran kabupaten.
Belanja pendidikan yang besar dipandang sebagai investasi masa depan, bukan beban anggaran, dengan nilai kualitas pendidikan masyarakat memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah.
Maka dari itu, porsi anggaran pendidikan tidak hanya dipenuhi secara formal, tetapi diarahkan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, mulai dari penyediaan fasilitas sekolah hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Sejak awal kita memahami bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Karena itu, Kutim selalu konsisten mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor ini,” kata Ardiansyah.
Komitmen tersebut turut diperkuat melalui perencanaan lintas sektor agar penyaluran anggaran benar-benar tepat sasaran.
Pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ardiansyah menegaskan bahwa kebijakan anggaran ini bukan hanya kewajiban regulasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi muda Kutim.
“Kami tidak pernah memandang anggaran pendidikan sebagai beban, tetapi sebagai investasi yang menentukan masa depan daerah,” tutupnya.(ADV)
