TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa nilai bisnis untuk kawasan Jalan AKB Sanipah 1 hingga saat ini masih sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas munculnya isu yang menyebut adanya indikasi mark up di kawasan tersebut.
Menurut Eva, harga yang ditetapkan Pemkab Berau telah melalui proses analisis, survei pasar, serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi lokal agar tetap relevan dan tidak memberatkan pelaku usaha. Ia menyebutkan bahwa nilai bisnis yang berlaku saat ini masih dinilai ideal untuk dijadikan acuan.
“Nilai bisnis sekarang untuk Jalan AKB Sanipah 1 sesuai harga yang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menurut kami masih ideal, yakni yang di depan Rp600 ribu dan di belakang Rp400 ribu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan nilai bisnis tersebut tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melewati mekanisme dan pertimbangan teknis yang melibatkan pihak terkait. Tujuannya agar harga tetap kompetitif dan tidak memicu inflasi biaya sewa atau nilai jual di kawasan tersebut.
Diskoperindag juga memastikan bahwa pemantauan harga terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar apabila diperlukan.
Terkait isu mark up yang beredar, Eva menegaskan bahwa tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, informasi tanpa dasar jelas berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha yang tengah membangun usahanya di kawasan tersebut.
“Jika memang informasi terkait mark up itu memang ada maka harus dibuktikan. Ketika memang terbukti maka hal itu harus ditindak,” tegasnya.
Eva menambahkan, Diskoperindag siap mendukung proses klarifikasi apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau menemukan dugaan ketidaksesuaian harga. Namun ia kembali mengingatkan bahwa setiap laporan harus disertai bukti kuat, bukan sekadar asumsi atau kabar berantai.
Selain itu, Eva menuturkan bahwa Pemkab Berau terus berupaya menjaga iklim usaha di daerah tetap sehat dan kondusif. Stabilitas harga, kepastian regulasi, serta keberpihakan pada UMKM dan pelaku industri lokal menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
“Kami ingin memastikan semua proses berjalan transparan. Jika memang ada hal yang harus dievaluasi, tentu kami terbuka,” kuncinya. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
