TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Menjelang rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Berau, DPRD Berau mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara selektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai rotasi bukan semata-mata pergantian jabatan, melainkan langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi daerah.
Subroto menyampaikan bahwa penempatan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan berdasarkan kompetensi, loyalitas, dan pemahaman terhadap bidang tugas masing-masing.
Menurutnya, rotasi jabatan yang tepat akan berdampak pada efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Sebelum melakukan rotasi OPD, kami berharap Bupati benar-benar menempatkan orang yang loyal dan memahami bidangnya,” ungkap Subroto.
Ia menegaskan bahwa seorang pejabat tidak hanya harus kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini penting agar koordinasi antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan lancar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Komunikasi yang baik itu kunci. Kadang ada kepala dinas yang sulit diajak berkomunikasi, ini bisa menghambat kinerja bersama,” ujarnya.
Selain kemampuan komunikasi, Subroto juga menyoroti pentingnya responsivitas OPD terhadap keluhan masyarakat. Ia mengakui masih adanya laporan dari warga yang merasa kesulitan mendapatkan tanggapan saat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan pelayanan.
“Ketika ada masyarakat sampaikan aspirasi, tolong ditanggapi. Jangan pilih-pilih. Itu bentuk pelayanan publik yang baik,” tegasnya.
Menurut Subroto, pejabat publik harus hadir dan responsif ketika dibutuhkan, karena salah satu indikator keberhasilan birokrasi adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Meski memberikan masukan, Subroto menegaskan bahwa DPRD Berau tetap menghormati sepenuhnya kewenangan Bupati dalam menentukan pejabat daerah.
Ia menambahkan, sebagai lembaga pengawas, DPRD berkewajiban menyampaikan saran dan aspirasi demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersinergi.
“Kami hanya memberikan garis besar masukan agar komunikasi antara pemerintah dan DPRD berjalan baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
