TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, angkat bicara terkait hasil inspeksi mendadak (sidak) Tim Satgas Pangan Polda Kaltim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menemukan masih banyak pedagang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD).
Temuan ini dinilai sebagai indikasi adanya persoalan serius di dalam rantai pasok beras di Kabupaten Berau.
Rudi menegaskan bahwa persoalan tingginya harga beras bukanlah masalah sederhana. Hasil sidak menunjukkan adanya rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga yang sampai di tangan konsumen jauh lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan permasalahan sepele. Rantai pasok yang terlalu panjang membuat harga naik dan masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah sidak yang dilakukan Satgas Pangan dan Bapanas memang penting sebagai bentuk pengawasan, namun tidak boleh berhenti di situ saja.
Ia mendesak Pemkab Berau melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, mulai dari produsen hingga pengecer, untuk mengetahui titik penyebab kenaikan harga.
“Perlu adanya audit rantai pasok ini, mulai dari produsen hingga sampai ke konsumen, di mana titik yang sebabkan kenaikan harga ini,” ujarnya.
Politisi yang membidangi sektor perekonomian dan perdagangan ini juga mengingatkan agar pengawasan tidak bersifat reaktif atau hanya muncul ketika ada temuan sesaat.
Dirinya meminta agar Pemkab Berau membangun pola pengawasan yang berkelanjutan.
“Kami tidak ingin masalah ini hanya ramai sesaat. Harus ada pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi yang jelas agar masyarakat tidak terus dirugikan,” ucapnya.
Rudi juga menekankan pentingnya pemerintah melihat struktur harga dari distributor hingga pengecer. Sebab berdasarkan informasi dari pedagang saat sidak, mereka terpaksa menjual di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi.
“Kalau pedagang beli dengan harga tinggi dari distributor, tentu mereka tidak bisa menjual sesuai HET. Tapi kalau margin-nya terlalu besar di tengah rantai pasok, ini harus ditelusuri,” katanya.
Untuk mengatasi masalah distribusi yang terlalu panjang, Rudi mendorong pemerintah daerah menciptakan jalur distribusi alternatif yang lebih efisien. Salah satunya dengan melibatkan BUMD pangan atau melakukan kerja sama langsung dengan petani dan pemasok dari luar daerah.
“Kalau rantai pasoknya terlalu panjang, potong di tengah dengan jalur distribusi baru yang lebih efisien,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
