TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Berau.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk perhatian nyata terhadap sektor pertanian, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di daerah.
“Ini langkah yang sangat baik diambil oleh pemerintah pusat. Dengan turunnya harga pupuk, petani bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan pupuk untuk lahan mereka,” ungkap Sumadi
Menurutnya, turunnya harga pupuk bersubsidi dapat menjadi momentum kebangkitan bagi petani lokal. Sebab, selama ini tingginya harga pupuk kerap menjadi kendala utama dalam proses budidaya tanaman.
“Pupuk adalah kebutuhan pokok petani. Kalau harganya lebih terjangkau, tentu biaya produksi mereka juga bisa ditekan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pengawasan distribusi agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat kepada petani yang berhak. Dirinya meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan pendistribusian pupuk berjalan tepat sasaran.
“Jangan sampai pupuk bersubsidi ini malah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Harus ada pengawasan yang serius dari OPD teknis, agar petani kecil yang benar-benar membutuhkan bisa merasakannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sumadi menyebut bahwa langkah penurunan harga pupuk ini juga berpotensi mempercepat upaya kemandirian pangan di Berau. Ia menilai, jika produksi pertanian meningkat secara signifikan, daerah bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar.
“Kalau produksi meningkat dan petani sejahtera, bukan tidak mungkin Berau bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” tuturnya.
Selain soal pupuk, Sumadi turut menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan penyerapan hasil panen petani.
Menurutnya juga keberhasilan program pertanian tidak cukup hanya di sisi produksi, tetapi juga harus ditopang oleh sistem pasar yang mampu menyerap hasil tani secara maksimal.
“Kami dorong agar Bulog bisa lebih optimal dalam membeli hasil panen petani Berau. Kalau pasarnya jelas, petani pasti lebih semangat untuk meningkatkan produksi,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani harus diikuti dengan langkah konkret di tingkat daerah, mulai dari pendataan penerima pupuk hingga jaminan rantai pasok dan pemasaran hasil panen.
“Kalau semua berjalan sinergis—harga pupuk terjangkau, distribusi tepat sasaran, dan hasil panen terserap dengan baik—maka sektor pertanian bisa jadi motor penggerak ekonomi daerah,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
