TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau terus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana melalui pelaksanaan Rapat Sosialisasi Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Berau Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Empire Ballroom, Hotel Exclusive Tanjung Redeb, pada Senin (13/10/25).
Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kebencanaan terbaru agar langkah penanggulangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam kesempatannya, Asisten I Setda Berau, M Hendratno, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Said menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk membangun kesamaan pandangan antara seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.
“Pemahaman yang baik mengenai regulasi diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana,” ungkapnya.
“Contohnya, peristiwa jembatan putus menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan menegaskan perlunya alur komando serta koordinasi yang jelas dalam situasi darurat,” sambung Hendratno.
Ia menuturkan, penanganan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh.
“Implementasi tanggung jawab tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan,” jelasnya.
Dirinya juga menegaskan pentingnya pendekatan multiheliks atau kerja sama lintas sektor, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa. Sinergi ini dinilai penting untuk memastikan setiap pihak memainkan perannya dalam mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan daerah.
“Upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Harus ada kolaborasi yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, Hendratno menyebutkan bahwa rapat ini juga membahas tantangan dan permasalahan dalam penguatan kelembagaan serta regulasi kebencanaan di tingkat daerah.
Langkah ini diharapkan dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dan mitra kerja dalam melaksanakan tindakan preventif maupun tanggap darurat secara lebih efektif.
Hendratno menegaskan bahwa membangun ketangguhan daerah terhadap bencana merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi.
“Tidak ada daerah yang benar-benar tangguh tanpa kesiapan menghadapi bencana. Bahkan negara maju seperti Jepang pun terus melakukan mitigasi dan relokasi untuk mengurangi dampak bencana,” ucapnya.
Dirinya juga berharap agar kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif, memperluas dialog antarinstansi, serta melahirkan strategi dan aksi nyata dalam mencegah maupun menanggulangi potensi bencana di Kabupaten Berau.
“Dengan komitmen dan kemitraan yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan, saya yakin kita akan lebih siap melaksanakan aksi tanggap darurat demi keselamatan masyarakat Berau,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
