TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dalam upaya meningkatkan pemahaman demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK kembali menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 dengan tema “Kepemerintahan yang baik bersumber nilai budaya bangsa”.
Agenda yang digelar di Jalan Kampung Baru, RT 8, Kecamatan Teluk Bayur ini dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Berau, Salim selaku narasumber dan Gideon Andris, Anggota DPRD Kabupaten Berau serta masyarakat sekitar.
Makmur dalam pemaparannya menjelaskan jika pemerintah adalah sistem atau lembaga yang memerintah, sedangkan kepemerintahan mengacu pada proses atau cara pemerintahan itu dijalankan.
Kepemerintahan yang baik merupakan salah satu konsep penting dalam tata kelola negara yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kepemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, hingga supremasi hukum.
“Kepemerintahan yang baik seharusnya juga bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang telah berkembang dan diwariskan secara turun temurun. Nilai budaya ini bukan hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan harmonis,” ungkapnya.
Ada beberapa nilai budaya bangsa dalam pemerintahan yang mungkin sering kita dengar atau terapkan. Seperti halnya gotong royong, musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, kesederhanaan dan kejujuran serta toleransi dan kerukunan.
“Jadi ada beberapa implementasi nilai budaya dalam praktik pemerintahan ini sendiri, seperti halnya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya itu sendiri, menyusun kebijakan yang inklusif, penegakan yang adil dan merata serta pengawasan dan akuntabilitas,” tambahnya.
Sementara itu, Salim menerangkan jika beberapa tantangan dan masalah utama yang sering dihadapi dalam kepemerintahan seperti, Korupsi, tidak transparan, proses birokrasi yang rumit, penyalahgunaan kewenangan.
“Bukan hanya itu, kurangnya partisipasi politik juga menjadi tantangan sendiri, pendidikan politik yang rendah serta ketidakstabilan politik menjadi kendala,” tambahnya.
Kesulitan menegakkan hukum, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta krisis kepercayaannya masyarakat juga masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus bisa diselesaikan atau diatasi.
Makmur kembali menambahkan secara singkat menambahkan jika kepemerintahan yang baik adalah harapan setiap bangsa, dan Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang sangat potensial untuk dijadikan landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis.
“Gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, kesederhanaan, dan toleransi adalah beberapa nilai budaya yang dapat memperkuat proses kepemerintahan,” ucapnya.
Dengan menjadikan nilai-nilai budaya ini sebagai pedoman, diharapkan Indonesia dapat memiliki kepemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga penuh rasa keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. (ADV)
Editor: Dedy Warseto
