TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Komisi I DPRD Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Berau di Ruang Rapat Komisi I DPRD Berau, Selasa (2/9/2025). Agenda tersebut membahas pelaksanaan program beasiswa Berau Cerdas yang menjadi sorotan publik usai adanya aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa pihaknya meminta penjelasan rinci mengenai sasaran beasiswa, terutama bagi pelajar tingkat SLTA dan mahasiswa S1. Menurutnya, beasiswa harus diberikan dengan mengedepankan dua kategori, yakni keluarga miskin dan berprestasi.
“Beasiswa untuk Berau Cerdas itu kami minta penjelasan yang ditujukan untuk SLTA dan S1 dengan kategori miskin dan prestasi,” ujar Elita.
Elita menambahkan, masih ada anggaran yang bisa dioptimalkan dalam APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp7,2 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat menyasar pelajar dan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya juga mengingatkan agar alokasi beasiswa tidak tumpang tindih dengan program lain, seperti Gratispol maupun Beasiswa Indonesia Pintar.
“Kalau Gratispol itu bukan beasiswa, tapi pendidikan gratis. Karena itu, kami meminta Kesra jemput bola, sehingga data penerima bisa lebih akurat dan tidak terjadi dobel anggaran,” jelasnya.
Komisi I juga mengusulkan agar beasiswa tidak hanya terbatas untuk program S1, tetapi juga diperluas hingga pendidikan spesialis, khususnya bidang kesehatan. Tujuannya agar tenaga ahli yang mendapat dukungan beasiswa bisa kembali mengabdi di Kabupaten Berau.
“Kami ingin ada skema beasiswa untuk pendidikan spesialis, terutama di sektor kesehatan. Selain itu, sosialisasi juga harus lebih gencar, baik lewat media sosial maupun jalur lainnya. Ini penting agar aspirasi masyarakat bisa terakomodir,” tuturrnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Kesra Setkab Berau, Mulyadi, menegaskan bahwa penyaluran beasiswa selama ini sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia mengakui adanya kritik dari masyarakat, namun memastikan prioritas utama tetap diberikan kepada penerima dari kalangan tidak mampu, kemudian menyusul kategori berprestasi.
“Untuk tahun 2025, anggaran murni telah menyasar 590 mahasiswa dan 528 pelajar dengan total Rp3,8 miliar. Sementara anggaran perubahan tersedia Rp7,2 miliar, dengan pengumuman penerima yang akan menyusul,” jelasnya.
Kemudian terkait, data yang tumpang tindih akan sedikit kemungkinan. Dikarenakan, terdapat kerjasama dengan pihak Gratispol, Indonesia Pintar, dan Kaltim tuntas.
“Jadi kami telah lakukan koordinasi dan verifikasi pun sudah dilaksanakan jadi mereka tidak mungkin mendapatkan beasiswa yang doble,” bebernya.
Ia juga menyebutkan, sosialisasi program sudah dilakukan melalui baliho, media sosial, serta kerja sama dengan camat hingga sekolah-sekolah. Namun, Mulyadi mengingatkan agar pendaftar tidak hanya mengunggah berkas secara online, tetapi juga melakukan konfirmasi ke panitia beasiswa.
“Hal ini penting supaya ada kroscek dokumen. Kalau ada yang perlu diperbaiki bisa segera ditindaklanjuti,” terangnya.
Terkait inovasi, Mulyadi mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan wacana baru. Terkhusus, ketika Gratispol berjalan baik.
“Kami akan mengalihkan sebagian skema beasiswa untuk jenjang S2, S3, dan profesi, termasuk bidang kesehatan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
