TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah daerah di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 turut merambah ke Kabupaten Berau. Senin (1/9/25) siang, ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Berau Menggugat memenuhi halaman Kantor DPRD Berau untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, hingga masyarakat umum ini membawa misi solidaritas atas berbagai bentuk ketidakadilan yang mereka nilai tengah terjadi di Indonesia. Jenderal Lapangan (Jendlap)Aliansi Berau Menggugat, Muhammad Asry J, menegaskan bahwa aksi mereka bertujuan menyampaikan keresahan masyarakat baik terkait isu nasional maupun persoalan lokal.
Ia menyoroti tingginya gaji serta tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak rasional, di samping masalah infrastruktur, tenaga kerja, lingkungan hidup, pendidikan, hingga layanan kesehatan di daerah.
“Aksi ini adalah bentuk solidaritas atas ketidakadilan yang dirasakan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Berau. Karena itu, kami ingin bertatap muka langsung dengan wakil rakyat agar tuntutan kami benar-benar didengar,” ujar Asri dalam orasinya.
Ia menambahkan, pihaknya menolak jika aksi tersebut diprovokasi atau ditunggangi pihak lain.Masa aksi hanya ingin keadilan ditegakkan dan kinerja DPR lebih berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan perintah partai.
Adapun isu nasional tersebut berkenaan dengan menolak RUU KUHAP, hentikan represifitas aparat terhadap segala bentuk gerakan rakyat. serat mendesak Presiden RI untuk melakukan revitalisasi terhadap institusi Polri dan mencopot jabatan Kapolri.
Mereka juga menolak Segala Bentuk Pembungkaman Pers Dan Media. Kemudian, peningkatan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidik.
“Kami juga menolak Segala Bentuk Komersialisasi Terhadap Pendidikan dan meminta untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
” Kami pun meminta agar penegakkan tergadap supremasi sipil dan kembalikan TNI Ke barak,” sambungnya.
Sementara itu, salah satu Koordinator Lapangan (Koorlap) aksi Muhammad Edward Hidayat menyuarakan terkait isu daerah yang tebagi dari beberapa daerah.
“Kami meminta untuk meningkatkan Tunjangan guru dan Tenaga Pendidik, pencemaran lingkungan akibat pertambangan, penegakan Perda 18 tahun 2018 tentang tenaga kerja lokal, dan kami juga meminta agar tidak ada pembangunan gedung baru di Kantor DPRD Berau,” jelasnya.
Suasana sempat memanas, hingga akhirnya Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, bersama sejumlah anggota dewan serta Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto mendatangi massa. Kehadiran mereka bertujuan meredam ketegangan sekaligus membuka ruang dialog.
Menanggapi tuntutan di atas, Dedy mengapresiasi langkah mahasiswa dan masyarakat yang memilih menyampaikan pendapat secara damai.
“ni bukan hanya suara mahasiswa, tapi juga mewakili masyarakat Berau. Kami pastikan hal ini menjadi pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Meski sebagian besar tuntutan berkaitan dengan isu nasional, Dedy menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti masalah lokal melalui forum resmi bersama perwakilan demonstran.
“Kami akan undang koordinator lapangan untuk memformalkan tuntutan daerah, lalu hasilnya bisa kami sampaikan ke publik,” jelasnya.
Sejumlah isu daerah yang mencuat antara lain maraknya aktivitas tambang ilegal, rendahnya serapan tenaga kerja lokal, hingga insentif minim bagi tenaga pendidik.
Menurut Dedy, DPRD akan segera memanggil pemerintah daerah untuk membicarakan hal ini lebih jauh. Khusus sektor pendidikan, ia menekankan bahwa amanat undang-undang mengharuskan minimal 20 persen APBD dialokasikan untuk pendidikan.
“Anggaran itu harus benar-benar dijalankan, agar kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, hingga sarana belajar bisa terpenuhi,” katanya.
Sementara untuk tenaga kerja lokal, Dedy mengingatkan keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2018 yang mewajibkan perusahaan merekrut 80 persen pekerja dari warga Berau sesuai kualifikasi. Namun, aturan tersebut dinilai belum berjalan optimal lantaran belum diperkuat dengan Peraturan Bupati.
“Kalau hanya perda, perusahaan bisa mencari celah. Karena itu, kami mendorong lahirnya Perbup agar tenaga kerja lokal benar-benar terlindungi dan diberi prioritas di kampung halamannya sendiri,” tuturnya
Pihaknya pun akan mengevaluasi terkait permintaan masa aksi yang berhubungan dengan pembangunan gedung DPRD baru.
“Kami akan bicarakan kembali terkait hal itu, memang kita rencanakan tapi jika menjadi tuntutan tentu akan kita evaluasi kembali,”tambahnya.
Setelah hal tersebut, masa aksi bubar dengan damai dan aksi berakhir dengan kondusif. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
