TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh hanya terpaku pada laporan di balik meja, melainkan harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk merespons berbagai persoalan nyata.
“Kalau hanya duduk di kantor, kita tidak akan pernah tahu persoalan masyarakat yang sebenarnya. Saya minta seluruh kepala OPD turun langsung, temui warga, dengarkan keluhan mereka, dan carikan solusi cepat,” ucap Gamalis saat ditemui awak media.
Gamalis menyinggung sejumlah persoalan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat, mulai dari banjir yang merendam lahan pertanian, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga minimnya dukungan untuk petani. Ia mencontohkan kondisi petani di Kelay, Segah, dan Sambaliung yang terdampak banjir sehingga gagal panen.
Menurutnya, etani adalah pahlawan pangan. Kalau mereka tidak diperhatikan, dampaknya bisa langsung ke ketahanan pangan daerah.
“Jangan tunggu laporan masuk, segera turun, dialog dengan mereka, dan berikan bantuan nyata,” tegasnya.
Menurut Gamalis, budaya birokrasi seharusnya dibangun atas dasar empati dan kepedulian, bukan sekadar rutinitas administrasi. Ia menekankan pentingnya menciptakan “budaya kerja lapangan” agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Tugas kita tidak berhenti pada membuat program atau laporan. Tugas itu baru selesai saat masyarakat merasakan manfaatnya. Kalau tidak, artinya pekerjaan kita belum tuntas,” tegasnya.
Gamalis juga mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah jangan hanya dirasakan masyarakat perkotaan. Desa-desa terpencil, wilayah pedalaman, hingga kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam pelayanan.
“Jangan hanya hadir saat seremoni atau peresmian. Hadirlah saat mereka butuh solusi. Kalau kita tidak datang, bagaimana bisa tahu mereka kesulitan listrik, jalan, atau akses kesehatan?” ucapnya.
Lebih jauh, Gamalis menyebut interaksi langsung dengan masyarakat seharusnya menjadi indikator evaluasi kinerja setiap OPD. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang lahir hanya dari ruang rapat berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Yang kita perlukan adalah kebijakan yang lahir dari tangisan, keluhan, dan aspirasi rakyat. Dari situlah program kita bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Gamalis berharap pendekatan ini mampu menjadikan Berau sebagai contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang humanis, adaptif, dan responsif.
“Jangan biarkan masyarakat hanya mengenal kita lewat baliho atau spanduk. Mereka butuh bukti nyata, bukan hanya gambar,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
