TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka kegiatan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Kewenangan Provinsi, Rabu (13/8/25).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setda Berau, dengan mengusung tema “Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan” (LPLPP).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dasar serta implementasi pengarusutamaan gender bagi perempuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.
Kepala DP2KBP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, mengungkapkan kondisi demografi dan indeks pemberdayaan di wilayah Kaltim.
“Berdasarkan data semester II tahun 2025, penduduk Kaltim berjumlah sekitar 4,2 juta jiwa, dengan komposisi 52 persen laki-laki dan 48 persen perempuan. Selisih antara laki-laki dan perempuan sekitar 4 persen, dan 30,37 persen dari total penduduk adalah anak,” jelasnya.
Ia menyebut, komposisi kepala keluarga masih didominasi laki-laki. Sekitar 81,17 persen kepala keluarga adalah laki-laki, sedangkan 19 persen perempuan.
“Ini menunjukkan bahwa laki-laki masih dominan dalam peran sebagai kepala keluarga,” terangnya.
Lanjutnya, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim menempati posisi tiga besar nasional. Sementara Kabupaten Berau pada 2024 mencatat IPM sebesar 76,66 dan berada di urutan kelima dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Untuk ukuran kabupaten, capaian ini cukup baik, karena biasanya IPM tinggi didominasi oleh kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,” jelas Noryani.
Namun, kata dia, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kaltim masih berada di peringkat ke-25 dari 38 provinsi, sedangkan IPG Berau berada di peringkat ke-6 dengan nilai 60,90. Untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Berau menempati urutan kelima terendah, yang dinilai sebagai capaian positif.
Noryani menegaskan pentingnya memperkuat lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
“Pemberdayaan perempuan adalah kunci menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. LPLPP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan profesi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran strategis LPLPP di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Walaupun Berau relatif jauh dari IKN, dampaknya pasti terasa.
“LPLPP hadir untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan relevan agar siap bersaing di era global,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam mengarusutamakan gender di berbagai program pembangunan.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi pintu peluang bagi perempuan di Berau untuk semakin berkembang dan berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, hingga ekonomi,” ucapnya.
Menurutnya, advokasi ini menjadi momentum penting untuk memotivasi perempuan, khususnya yang tergabung dalam organisasi perempuan di Berau.
“Kami melalui DPPKBP3A terus melaksanakan agenda pemberdayaan perempuan, termasuk perlindungan hukum, advokasi kekerasan, seminar politik, hingga pelatihan ekonomi kreatif. Semua ini untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan agar semakin berdaya,” bebernya.
Ia menilai peran perempuan dalam pembangunan di Berau sudah semakin terlihat. Menurutnya juga, partisipasi perempuan dalam pembangunan sedikit demi sedikit telah terwujud.
“Banyak tokoh perempuan kita di Berau yang dipercaya duduk di kursi pemerintahan dan memegang peran penting,” kata dia.
Wabup juga menegaskan bahwa perempuan kini mampu sejajar dengan laki-laki. Kaum perempuan sudah menyadari perannya dalam membangun bangsa.
“Seperti kata pepatah, perempuan adalah tiang negara,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
