TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Polemik terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih sering terjadi di masyarakat. Apalagi belum lama ini muncul kebijakan bahwa tidak semua penyakit dapat di cover BPJS.
Tentu, hal terus menjadi gejolak. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK meminta kepada pihak BPJS Kesehatan agar mengambil langkah-langkah konkrit untuk permasalahan ini.
“Kami meminta agar BPJS bisa mengevaluasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada, baik aksi masyarakat maupun kritikan keras dari DPRD Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Makmur juga menginginkan agar BPJS kesehatan memiliki perwakilan di setiap daerah. Baik, provinsi maupun di Kabupaten/kota, agar memudahkan masyarakat memperoleh informasi saat ada kebijakan yang baru.
“Kami berharap ada BPJS di setiap provinsinya, atau lebih bagus lagi ketika ada di kabupaten/kota. Jadi masyarakat yang tidak mengerti dapat bertanya langsung ke BPJS,” katanya.
Ditambahkannya, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang bergerak di pelayanan seharusnya lebih aktif. Bukan malah menjadi lembaga yang pasif dan menunggu penggunanya. Dikarenakan, lembaga ini sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang yang cukup krusial.
“Kalau ini program pemerintah yang diprioritaskan maka harus jemput bola, jangan lagi menunggu. Ini persoalan kesehatan jadi tidak bisa main-main,” jelasnya.
Pihaknya berharap ke depan BPJS Kesehatan tidak laki melakukan klasifikasi untuk penyakit yang dapat dicover untuk BPJS. Dikarenakan tidak ada masyarakat yang menginginkan sakit parah.
“Sementara ini kan ada klasifikasi penyakit yang dapat ditanggung, sementara masyarakat tidak bisa memilih mereka akan sakit apa,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
